Dewan Pers

Dark/Light Mode

Jokowi: Ngumpulin Uang Rakyat Nggak Gampang, Jangan Malah Dipakai Belanja Produk Impor

Selasa, 14 Juni 2022 14:48 WIB
Presiden Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara Jakarta, Selasa (14/6). (Foto: BPMI)
Presiden Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara Jakarta, Selasa (14/6). (Foto: BPMI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi tak main-main dengan komitmen belanja produk dalam negeri, di jajaran pemerintahan. 

Dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara Jakarta hari ini, Jokowi menginstruksikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk terus mengawal realisasi komitmen pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.

"Ini yang harus dikawal. Ini yang harus diawasi. Saya minta, ini betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja menjadi makin banyak. Karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri,” tegas Jokowi, Selasa (14/6).

Kepala Negara menjelaskan, belanja pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki tiga hal penting. Yaitu menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien.

Berita Terkait : Jokowi: Negara Lain Banyak Yang Krisis Pangan, Lahan Kosong Jangan Dibiarkan

Sangat disayangkan, bila APBN dan APBD digunakan untuk membeli produk impor.

“Ini uang rakyat. Uang yang dikumpulkan dari pajak. Baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, juga dari PNPB. Itu dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah. Jangan sampai, belanjanya malah produk impor,” tandas Jokowi.

Faktanya, kata Jokowi, masih ada pihak-pihak - baik dari pemerintah pusat atau daerah - yang masih memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri.

Presiden pun meminta APIP dan BPKP, untuk mengawal serius permasalahan tersebut.

Berita Terkait : Kapolri Dukung Upaya Kementan Tangani Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku

“Saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini. Harus berhasil. Belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu, banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Spek-nya nggak pas lah. Kualitasnya nggak baik lah. Alasannya banyak sekali. Itu yang harus Bapak Ibu kawal,” papar Jokowi.

Dia menyebut, tercapainya target realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri, dapat mempengaruhi tingkat investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru.

“Misalnya, ada pabrik kecil yang biasanya yang melayani kapasitas 1.000. Berhubung ada 10 ribu pesanan dari Pemda, pesanan dari Pemerintah Pusat, mau nggak mau, mereka akan ekspansi. Memperluas pabriknya. Memperluas industrinya. Artinya, pasti akan menambah tenaga kerja. Pasti dia akan investasi. Kalau ini berkembang, kita nggak usah repot cari-cari investor dari luar,” beber Jokowi.

Dia juga mengaku senang atas meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memiliki e-Katalog untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa.

Berita Terkait : Diingetin Zaki Iskandar: Warga Jakarta Jangan Sampai Bawa Virus Selama Mudik Lebaran

Dalam hal ini, BPKP diminta terus mengawal secara konsisten kepatuhan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri.

“Saya minta kepada BPKP, agar menyinergikan upaya ini. Kawal semua APIP di daerah, dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan. Dengan niat kita bersama, untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” tutur Jokowi.

Pertemuan ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas. ■