Setiap Tahun Bertambah, PUPR Kewalahan Atasi Backlog Perumahan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus berupaya mengatasi masalah backlog perumahan. Saat ini penyediaan perumahan masih dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,71 juta backlog rumah tangga, dan terus bertambah sekitar 600.000-800.000 rumah tangga baru setiap tahun. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap menargetkan,  peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan menyediakan berbagai program strategis.

Pada tahun 2022, Pemerintah berhasil memfasilitasi 1.060.486 unit rumah melalui Program Satu Juta Rumah. Capaian tersebut tidak terlepas dari program strategis Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan backlog dan rumah tidak layak huni, khususnya bagi MBR melalui bantuan pembiayaan perumahan, seperti FLPP, BP2BT, SBUM dan Tapera. 

Baca juga : Tahun Depan Penuh Ketidakpastian, Ini Strategi BNI Untuk Menghadapinya

“Sampai dengan 16 Desember 2022, program bantuan pembiayaan perumahan telah berhasil memfasilitasi sebanyak 222.765 rumah tangga,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna dalam kegiatan “Economic Outlook dan Prospek Sektor Perumahan Tahun 2023” dengan tema “Property Sector Outlook: Blessing the Positive Growth, Facing the Recession Ahead di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (19/12).

Kemudian pada tahun 2023, bantuan pembiayaan perumahan dialokasikan senilai Rp 30,38 triliun  untuk 230.000 unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. 

Alokasi anggaran tersebut, adalah tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah.

Baca juga : Pertamina Patra Niaga Regional JBB Jamin Kelancaran Distribusi Energi

“Dalam menyelesaikan backlog perumahan, pada tahun 2023 diperlukan pengembangan pembiayaan perumahan yang menyasar beberapa kelompok masyarakat, seperti MBR informal, melalui skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing sehingga dapat mengakses pembiayaan Tapera. Lalu, masyarakat perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO), dan generasi milenial, melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career,” jelas Herry.

Herry berharap, optimalisasi peran BP Tapera sebagai pengelola dana penyaluran KPR FLPP dan KPR Tapera dapat menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia. Terlebih pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp 25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah, dan alokasi dana Tapera sebesar Rp 10,85 triliun  untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit.

“Dengan peran serta kita bersama dalam pengembangan kebijakan sektor pembiayaan perumahan, ke depan diharapkan akan terjalin sinergi, kolaborasi dan koordinasi yang lebih kuat sehingga terdapat upaya yang masif dalam menghasilkan multiplier effect tidak hanya bagi sektor perumahan itu sendiri, namun juga kepada seluruh sektor perekonomian di Indonesia,” tandas Herry. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.