Dark/Light Mode

Menteri LHK Happy Perhutanan Sosial Jadi Program Nasional

Selasa, 23 Mei 2023 22:10 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya membuka Festival Perhutanan Sosial yang diintegrasikan dengan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI).
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya membuka Festival Perhutanan Sosial yang diintegrasikan dengan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI).

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya membuka Festival Perhutanan Sosial yang diintegrasikan dengan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia AP2SI.

Festival Perhutanan Sosial yang bertemakan "Perhutanan Sosial Sumber Penghidupan” ini berlangsung  di Desa Padusan Kecamatan Pacet, Mojokerto Jawa Timur, Selasa (23/5).

Festival Perhutanan Sosial yang dilaksanakan selama empat hari, mulai tanggal 23 – 26 Mei 2023 ini akan menjadi ajang memperkuat pengetahuan, praktik, serta memperkuat promosi dan pencapaian perhutanan sosial yang telah dilakukan oleh para pelaku dan pengelola perhutanan sosial.

"Mari kita gelorakan semangat dan bahu-membahu memberikan kontribusi dalam komitmen pengentasan kemiskinan, kemajuan sumber daya manusia, dan kelestarian hutan dan lingkungan hidup," ujar Siti dalam sambutan pembukaannya.

Ia bersyukur Program Perhutanan Sosial masuk menjadi salah satu program strategis nasional. Sejak dikerjakan pada tahun 2016 hingga saat ini capaian Perhutanan Sosial hingga Mei 2023 seluas 5.522.164,64 hektar, dengan sebanyak 8.169 unit keputusan bagi kurang lebih 1.201.939 kepala keluarga.

Baca juga : Publik Idamkan Capres Yang Bisa Pecahkan Masalah Nasional

"Pada akhir tahun 2025 saya minta harus tercapai minimal 70 ℅ dari target 12,7 juta ha yang merupakan target ideal yang harus diselesaikan sampai kapanpun", tegas Siti.

Menteri dari Partai NasDem ini mengatakan, KLHK akan terus melakukan inovasi dalam memperkuat program perhutanan sosial terutama pada aspek kelembagaan/kelompok, beberapa di antaranya seperti penerapan konsep andil garapan secara GIS yang mana akan mempertegas batas areal perhutanan sosial untuk untuk setiap pengelola.

"Andil garapan di Perhutanan Sosial ini penting karena ini akan dikuasakan selama 35 tahun dan bisa diperpanjang menjadi 70 tahun, jadi batas areal harus diketahui dengan pasti," ujarnya.

Menteri Siti pun berterima kasih kepada AP2SI yang telah mendukung pelaksanaan Festival Perhutanan Sosial ini. Kesuksesan pelaksanaan Festival Perhutanan Sosial ini harus diperbesar gaungnya dengan menyelenggarakannya di Jakarta dalam waktu dekat. 

Dalam Festival itu yang terpenting selain memperkenalkan produk-produk perhutanan sosial juga akan di fasilitasi forum seller meet buyer untuk memperkuat jaringan pasar produk perhutanan sosial.

Baca juga : BPIP: Harkitnas Jadi Momentumkan Tumbuhkan Nasionalisme

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati berkomitmen menciptakan pasar, sehingga produk petani hutan bisa dimanfaatkan secara lebih luas agar keberlanjutan usaha perhutanan sosial dapat terus didorong

"Kami berupaya bagaimana agar memulai warga mojokerto menggunakan produk perhutanan sosial, karena ini kan juga selaras dengan kampanye penggunaan produk dalam negeri," tuturnya.

Kemudian Ketua Umum Badan Pengurus Nasional AP2SI, Roni Usman Kusmana menyebutkan, jika perhutanan sosial itu betul-betul memberi sebuah keadilan, kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat. 

Festival Perhutanan Sosial yang diadakan di Mojokerto disebutnya merupakan momen yang  penting bagi para pengelola perhutanan sosial untuk mengembangkan jaringan dan sebagai forum komunikasi memperkuat perhutanan sosial di tengah beragam kesempatan dan tantangan.

"Festival ini merupakan upaya untuk mempertegas interaksi antar pengelola dan publik secara luas dalam rangka mewujudkan tata kelola hutan berbasis masyarakat secara adil dan berkelanjutan di tengah beragam kesempatan dan tantangan," ujarnya.

Baca juga : KSP Apresiasi Peran Anak Muda Bangkitkan Olahraga Nasional

Sementara Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi mengapresiasi komitmen Pemerintah atas program Perhutanan Sosial. Meski demikian ia berpesan kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang mendapatkan akses perhutanan sosial agar memperhatikan kelestarian hutannya, jangan hanya sekedar mendapatkan keuntungan ekonomi semata dari pengelolaan hutan.

"Hak pengelolaan kita jangan berhenti di sertifikat, karena kita harus menunjukkan ketika rakyat diberikan ruang dan kesempatan, kita bisa menyelesaikan persoalan yang lain juga. Bukan hanya persoalan masing-masing petani untuk bisa berusaha, melainkan juga bagaimana memulihkan fungsi hutan. Jadi hak berusaha pulih, fungsi lingkungan juga pulih, maka ekonomi juga akan pulih," tuturnya.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.