Branding Dan Marketing Membangun Sulbar Ala Zudan Arif

RM.id  Rakyat Merdeka - Belum genap dua bulan menjabat Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), tepatnya 58 hari, Prof Zudan Arif Fakrulloh dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Barat, Jumat (12/5).

Setelah melalui proses pengusulan tiga nama dari DPRD Provinsi Sulbar yang dibawa ke Kemendagri, kemudian dibawa ke Istana untuk dilakukan Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah Lembaga Negara terkait.

Akhirnya, Prof. Zudan dipilih Presiden mengisi kekosongan kursi Gubernur Sulbar. Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tersebut diamanahkan tugas berat memimpin Sulbar dengan berbagai pekerjaan rumah (PR) besar untuk menjadi daerah maju dan sejahtera masyarakatnya.

Permasalahan gizi kurang, stunting, akses mobilitas tidak memadai, kemiskinan ekstrem, dan tingginya angka putus sekolah menjadi sejumlah masalah serius.

Persoalan kian kompleks karena kini memasuki tahun politik serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) terbatas.

Ini seperti mengurai benang kusut, bukan pekerjaan membalikkan telapak tangan. Perlu keseriusan dan fokus untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di provinsi dengan 1.436.842 penduduk itu.

Pertama kali menginjakkan kaki di Provinsi dengan julukan seribu sungai, Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan langsung disambut aksi demo mahasiswa dan elemen masyarakat di Bandara Tampa Padang, Kabupaten Mamuju. Dengan santai Prof. Zudan menghampiri pendemo dan mengajak silaturahmi.

"Ayo ketemu. Kalau bisa jangan demo, silaturahmi saja," kata Zudan, hangat.

Di Senin kedua setelah dilantik, Prof. Zudan yang baru tiba di Rumah Dinasnya pagi hari, juga kembali disambut demo, kali ini oleh Aliansi BEM se-Kampus UNIKA dan membawa 13 tuntutan.

Bukannya menghindar, atau meminta perwakilan mahasiswa untuk masuk ke rumah dinas, Prof. Zudan malah mendatangi pendemo dan duduk bareng, lesehan di tengah massa aksi untuk menyerap aspirasi.

Begitulah cara Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan memanusiakan manusia. Bahasa Jawanya: nguwongke uwong.

Baca juga : Nicke: Ini Bukan Akhir, Tapi Awal Pencapaian

Tak heran, banyak warga dan para Pejabat serta awak media yang merasa nyaman dengan Pemimpin barunya tersebut, selain cerdas, Zudan dianggap sangat humble dan merakyat.

Berbekal pengalaman sebagai abdi negara sejak 1999, Zudan Arif Fakrulloh menatap dengan yakin masa depan Sulbar di tangannya sekalipun hanya diamanahkan sebagai Penjabat Gubernur selama setahun.

Sejak dilantik, ia langsung tancap gas menjalankan anjuran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, rajin blusukan dan menemui berbagai pihak untuk belanja masalah serta solusi sekaligus membangun komunikasi dan sinergisitas.

"Setelah melihat pemetaan lapangan, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu betul, kita harus turun dan seminggu ini kita juga sudah melakukan itu," katanya.

Berbagai pihak sudah ditemuinya, dari awak media, tokoh masyarakat, akademisi hingga para pemuka agama. Terik panas matahari tak menghentikan langkahnya demi kesejahteraan masyarakat "Seribu Sungai".

Semua dilaluinya riang gembira. Ini terpancar dari semangatnya untuk kembali blusukan ke berbagai kabupaten/kota di Sulbar yang menyeruak saat berbincang.

"Di minggu ini, kita juga akan bergerak ke kabupaten yang lain, seperti di Majene, Polewari Mandar, nanti ke Mamuju Tengah, dan di Pasangkayu," ucap Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu.

Usai belanja masalah, Zudan sudah menyiapkan formula ideal untuk membangun Sulbar. Strategi utama yang diusungnya adalah penjenamaan (branding) dan pemasaran (marketing).

Pengarusutamaan branding dengan mengubah pola pikir (mindset) para aparatur sipil negara (ASN). Tidak lagi menggunakan media sosial, baik milik pribadi maupun instansi, untuk mempromosikan para pejabat atau pimpinan, tetapi produk unggulan daerah.

"(Dinas) PTSP jangan mem-branding kepala PTSP-nya, tapi produk PTSP: perizinan tambang, perizinan batu bara, perizinan pasir, perizinan kelapa sawit. Itu yang di-branding, kemudahannya. (Dinas) UMKM [mempromosikan] produksi cokelat, produksi rotan, produksi kopi, itu yang di-branding, jangan buka tutup acara dari kepala dinasnya," tuturnya.

Sulbar termasuk salah satu daerah dengan ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, dari yang terkubur di dalam tanah atau pun laut hingga yang tumbuh dan berbuah di atasnya.

Baca juga : Perpanjangan Jabatan Suman

Cokelat kopi, kelapa, cengkeh, emas, batu bara, dan minyak bumi, misalnya. Sulbar juga memiliki aneka ragam kuliner khas.

Seperti, jepa, golla kambu, sambusa, kue bikang, loka sattai, kue paso, kue kui-kui, pupu, kambeong, gogos kambu, lokasari, dan penja. Zudan hingga kini masih terus menggali apa yang layak untuk diusung sebagai ikon Sulbar.

Para ASN pemerintah provinsi (pemprov) pun dipancingnya agar aktif mengusulkan berbagai produk khas berikut profilnya sehingga bisa mengangkat pamor daerah.

Ia tak asal dalam menentukan. Sebab, mempunyai efek berganda (multiplier effect). Zudan mencontohkannya dengan Kabupaten Sleman, DIY, yang terkenal karena menjadi daerah penghasil salak pondoh.

"Bali punya salak bali, tapi sekarang kalah dengan salak pondoh. Yang kuat sekali branding-nya Palembang, pempek. Jambi-Bangka Belitung ada, tapi (orang tahunya) pempek dari Palembang, ya. Itu Pemdanya menyediakan produknya dan itu diteruskan. itu harus dibangun, harus by design, nggak bisa dibiarkan," sambungnya.

Selain karena masyarakat asli yang mengetahui kulturnya, eks Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) ini meminta para ASN Sulbar menyusun produk unggulan juga bertujuan stimulus jiwa wirausaha di lingkungan pemerintahan sekaligus menumbuhkan partisipasi dari bawah.

"Jarang sekali ASN memikirkan branding-marketing itu. Jadi, seolah-olah miliknya pengusaha. Padahal, pemerintah harus membangun ASN yang berjiwa wirausaha karena harus cari duit pemda itu. APBD-nya, kan, harus asli dari pendapatan daerah. Kalau ekonomi berputar, restoran berputar, pajak dari restoran kabupaten/kota akan masuk, (daerah) hidup, retribusinya bagus nanti," paparnya.

Pemerintah memiliki keterbatasan untuk melakukan pembangunan. Zudan tak tutup mata dengan fakta ini.

Mantan Pj. Gubernur Gorontalo ini pun akan mengedepankan pendekatan kolaborasi dalam pembangunan daerah dan penyelesaian beragam masalah yang ada.

Dicontohkannya dengan mengajak institusi pendidikan turut tergerak mencari solusi kemiskinan ekstrem dan mencegah terjadinya perkawinan anak serta mengajak swasta turut mengucurkan beasiswa guna menekan angka putus sekolah.

Zudan mafhum bahwa perlu sinergisitas dan hubungan harmonis agar kolaborasi dengan berbagai pihak terlaksana dengan baik.

Baca juga : Bukalapak Dan Prakerja Gelar Pelatihan Online Gratis

Pun demikian dengan DPRD, yang baginya "satu rumah beda kamar" dengan eksekutif lantaran sama-sama unsur penyelenggaraan Pemda.

"Jadi, kalau gubernurnya jelek, berarti DPRD-nya ikut jelek, berarti awasinnya ikut jelek karena ini satu paket. Dua-duanya harus berjalan bagus. Nah, maka kita harus tunduk pada rencana pembangunan daerah. Kita harus fokus di situ," ucap dosen sejumlah perguruan tinggi ini.

Komunikasi merupakan kunci agar relasi dengan pihak lain terbangun dan kuat. Zudan pun mengutamakan kegiatan informal dengan berbagai elemen agar kedekatan tersebut tercipta.

"Metodenya? Kita harus ngopi bareng, duduk bareng," bebernya. 

Ia juga tak segan-segan mengadopsi hal baik yang ada di daerah bahkan negara lain. Ia tergiur dengan apiknya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kultur bekerja di Jepang, termasuk semangat pantang menyerah.

Ini memantiknya untuk mengoptimalkan kerja sama dengan provinsi lain di "Negeri Sakura" atau sister province yang telah terbangun.

"Kemudian, bekerja harus bisa dari mana pun (work from anywhere). Itu yang bisa harus ditiru karena kita paham Sulawesi Barat itu jalur penerbangannya sulit, harus di luar daerah beberapa hari. Maka, kita harus ubah cara bekerjanya menjadi working from anywhere, bisa kerja dari mana pun. Itu langkah yang saya dorong terus-menerus," ungkapnya.

Perkembangan teknologi yang cepat menjadi peluang untuk mengakselerasi kerja-kerja pemerintahan. Pengalaman memberlakukan tanda tangan digital (e-sign) saat mengomandoi Ditjen Dukcapil akan dibawanya ke Pemprov Sulbar. Dus, para ASN dapat bekerja dari mana saja.

"Salah satu lambatnya pelayanan ini adalah ketika PNS dinas luar, itu layanannya berhenti. Maka, saya dorong sebulan ini semua harus bisa e-sign. Kalau dengan tanda tangan digital atau digital signature itu ritme kerja akan tambah cepat. Ini yang kita dorong," tuturnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.