Branding Dan Marketing Membangun Sulbar Ala Zudan Arif

 Sebelumnya 
Tak butuh waktu lama, 10 hari Zudan di Sulbar, ASN Pemprov mulai menerapkan digitalisasi dengan tandatangan elektronik.

"Hanya dalam 10 hari kerja para ASN Pemprov bertransformasi tata kelola bergerak dengan menggunakan tanda tangan elektronik."

Dimulai sejak 14 Mei para ASN berlatih menerapkan tanda Elektronik semua naskah dinas terutama surat menyurat internal maupun eksternal.

Baca juga : Nicke: Ini Bukan Akhir, Tapi Awal Pencapaian

"Dalam 10 hari terdapat 37 OPD sudah bisa menerapkan, semua surat-surat bisa diproses dimana pun berada, karena sudah menerapkan tanda tangan elektronik, sudah dengan QR Code," ucapnya.

Dengan begitu para ASN tidak lagi menggunakan tanda tangan bolpoin dan cap stempel. Sehingga para ASN dapat mengerjakan tugas dinas di mana pun.

Sehingga tidak ada alasan keterlambatan pelayanan publik karena pejabatnya sedang dinas luar, sedang rapat, sedang di Jakarta atau tidak sedang di kantor.

Baca juga : Perpanjangan Jabatan Suman

Di sisi lain, tahun politik menjadi tantangan bagi pemda yang APBD-nya kecil, termasuk Sulbar, karena harus mengucurkan anggaran kepada lembaga penyelenggara pemilu agar pesta demokrasi berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan.

Zudan sudah menyiapkan strategi untuk mengakali tantangan ini tanpa harus mengurangi pelayanan publik, terutama pembangunan infrastruktur dasar dan program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Uang ke masyarakat nggak boleh berkurang. Maka, kita harus berhemat beberapa pos. Misalnya, perjalanan dinas bagaimana kalau kita cek? Listrik bagaimana kemudian kayak rapat-rapat di hotel itu bisa nggak pindah di kantor saja? Nah, kita harus ada kesadaran bersama yang kita bangun bersama ASN," bebernya. 

Baca juga : Bukalapak Dan Prakerja Gelar Pelatihan Online Gratis

Kemendagri pun akan digandeng Zudan agar setiap sen uang negara yang dikucurkan Pemprov Sulbar tepat sasaran dan tepat guna.

Pangkalnya, kesalahan melakukan pendataan, seperti jumlah stunting dan kemiskinan ekstrem, berakibat fatal: perencanaan pembangunan tidak akurat.

"Dan itu, kan, sebenarnya pengunaan dananya bisa di-tracking. Nah, cara men-tracking anggaran itu bisa melalui evaluasi APBD di Kementerian Dalam Negeri," tandasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.