BNPT Tetap Akuntabel Dalam Penyelenggaraan Keuangan Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen untuk tetap akuntabel dalam penyelenggaraan keuangan negara terutama dalam membangun Indonesia yang damai dan tanpa kekerasan.

"BNPT akan selalu bekerja profesional dan akuntabel. Tentunya juga dengan kinerja yang tinggi, kinerja yang baik, sesuai permintaan rakyat, permintaan negara kepada pemerintah, pemerintah yang dalam ini untuk penanggulangan teror yang dipercayakan kepada BNPT," kata Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono, saat menerima tim BPK di Ruang Rapat Utama Kantor BNPT, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/6).

Bangbang menambahkan, BNPT amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga anggaran yang diberikan negara dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Baca juga : Rekomendasi BNPT Dilaksanakan Penyelenggara, Formula E Berjalan Aman Dan Lancar

"Kita harus melaksanakan penyelenggaraan negara dengan uang negara ini harus dengan sebaik baiknya, tidak dihambur-hamburkan untuk hal hal yang tidak pas dan sesuai dengan peruntukannya," tambahnya.

Dalam exit meeting BPK ini, Sestama BNPT berharap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mendapatkan hasil yang baik dan dapat kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya.

"Kami berharap BNPT tetap mendapatkan opini atas laporan keuangan di tahun 2022 yaitu hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2022 nanti opininya mudah-mudahan tetap wajar tanpa pengecualian ataupun WTP yang kesepuluh kali berturut turut," harap Bangbang.

Baca juga : AMPI-Pemuda UMNO Siap Gagas Penyelenggaraan Konferensi Pemuda ASEAN

Senada dengan Sestama, Inspektur BNPT Catur Iman Pratignyo menyebutkan, BNPT harus menjaga Akuntabilitas dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan auditor.

"Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak auditor supaya tidak missleading , tidak ada informasi yang salah arti. Karena kesempatan sangat terbuka bagi kita untuk mengkomunikasikan apa pun, kita harus terbuka dan menjalin komunikasi dengan seefektif mungkin," ujar Catur.

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab I Pemeriksaan Keuangan BPK untuk BNPT Ida Irawati menyampaikan, pemeriksaan yang memakan waktu sampai 75 hari, BNPT dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak demi menjaga keakuntabilitasan badan.

Baca juga : Masih Ada Waktu Setahun Bagi Anak-anak Berkewarganegaraan Ganda Untuk Jadi WNI

"Agar tidak kekurangan informasi, BNPT bisa berkoordinasi dengan LKPP, dengan BPKP ataupun dengan Konsultan serta juga diklat dengan BPK," ungkapnya.

Dalam pertemuan ini, Sestama BNPT turut didampingi Kepala Biro Umum BNPT, Marsma TNI Fanfan Infansyah dan Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Brigjen TNI Roedy Widodo.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.