Dark/Light Mode

Lewat Semarak, PUPR Genjot Program KOTAKU

Selasa, 20 Juni 2023 19:01 WIB
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti (tengah) dalam acara Workshop Nasional “Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh. (Foto : ist)
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti (tengah) dalam acara Workshop Nasional “Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh. (Foto : ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan kegiatan National Slum Upgrading Project (NSUP), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Diinisiasi sejak 2016, kegiatan ini bertujuan mempercepat penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta mendukung Gerakan 100-0-100 sesuai amanat RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024.

"Program Kotaku bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/6).

Lokasi dampingan Program Kotaku mencapai 11.332 desa/kelurahan di 330 kota/kabupaten di 34 provinsi, dengan sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh.

Baca juga : PUPR Genjot Program Bedah Rumah Rakyat Di Daerah

Ini sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan, menurunkan luasan permukiman kumuh, serta penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh.

Menurut Diana, hingga akhir tahun 2022, melalui pendekatan kegiatan infrastruktur skala lingkungan dan infrastruktur skala kawasan, NSUP - Program Kotaku telah berkontribusi dalam pengurangan luasan kumuh sebesar 39.094 Ha.

"NSUP, Program KOTAKU telah melakukan pendampingan dalam rangka penanganan permukiman kumuh kepada pemerintah daerah dan masyarakat pada sejumlah 304 Pokja PKP, 153 Forum PKP, 11.059 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan 2.099 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan NSUP - Program Kotaku , sehingga orientasi pendampingan lebih kepada strategi pengakhiran program (exit strategy) dan keberlanjutan program (program sustainability)," jelasnya.

Untuk itu, dilaksanakan rangkaian kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah (PKM) sekaligus penyiapan strategi keberlanjutan melalui rangkaian workshop di tingkat regional dan tingkat pusat.

Baca juga : Perkuat Timnas, Persib Dukung Program Naturalisasi

Pada 23 – 25 Mei 2023 telah dilaksanakan Workshop Regional “Aksi Penanganan Kumuh Berkelanjutan” di Kota Surakarta sebagai salah satu lokasi praktik baik peremajaan kawasan kumuh melalui kolaborasi. 

Dalam Workshop Regional tersebut diperoleh draft rekomendasi keberlanjutan yang dirumuskan bersama 56 Pokja PKP Kkabupaten/kota untuk dapat menjadi masukan terhadap perumusan kebijakan di tingkat pusat dan aksi tindak lanjut penanganan kumuh di daerah pasca berakhirnya NSUP - Program Kotaku. 

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, akan diselenggarakan kegiatan Workshop Nasional “Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh”, dengan puncak acara Deklarasi Keberlanjutan oleh perwakilan pemerintah daerah dari 123 kabupaten/kota.

"Tujuan workshop ini adalah sebagai sarana menyampaikan capaian, pembelajaran dan praktik baik yang didapat selama pelaksanaan NSUP - Program Kotaku tahun 2017-2022, serta mendorong komitmen pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan penanganan kumuh secara berkelanjutan" jelas Diana.

Baca juga : Latihan Perdana, Pesut Etam Genjot Fisik Pemain

Workshop Nasional Semarak Keberlanjutan Penanganan Kumuh menghadirkan beberapa narasumber antara lain Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR Wahyu Kusumosusanto.

Hadir juga Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri Hj. Erliani Budi Lestari, dan Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Aria Indra Purnama, dengan moderator Olga Lydia. 

Selain itu juga akan digelar sharing session dengan narasumber dari Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian ATR/BPN, sebagai sarana berbagi pengalaman dalam mewujudkan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Indonesia. Sementara kegiatan, dilaksanakan juga bazaar program berupa pameran foto kegiatan di 20 kabupaten/kota dampingan Program Kotaku.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.