2 T Dikucurkan Tahun Depan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pada tahap awal, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dana tersebut akan dikucurkan tahun depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran tersebut belum masuk dalam alokasi khusus pemindahan ibu kota di APBN.Masih diplot dalam anggaran beberapa kementerian.

“Itu masih tahap awal sekali. Untuk membiayai kajian, perencanaan, dan lainlain. alokasi dana khusus (pemindahan ibu kota) itu nanti baru terlihat di aPBN 2021. Sekarang masih di kementeriankementerian,” kata Bambang kepada Rakyat Merdeka usai mengikuti rapat dengan Pansus DPR Pemindahan Ibu Kota Negara di Kompleks Senayan, Jakarta tadi malam.

Namun, Bambang tidak merinci, kementerian mana saja yang memasukkan anggaran untuk membiayai kebutuhan awal pemindahan ibu kota itu. Ia hanya menyebutkan perkiraan jumlah kementerian saja.

“Ada 5-6 kementerian,” ucap Bambang. Memang, menilik paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat Pansus DPR pemindahan ibu kota negara kemarin, belum ada alokasi dukungan anggaran untuk pemindahan ibu kota negara.

Baca juga : Urusan Perut Bukan Impor

Baik dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019 maupun 2020.

Jika kemudian ada kebutuhan angutama selain yang dibiayai APBN hingga sarana pendidikan, kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan.

Anggaran untuk kegiatan mendukung pemindahan ibu kota negara, kata Sri Mulyani, kementerian maupun lembaga dapat mengoptimalkan anggaran 2020.

“Sejauh ini belum ada alokasi anggaran (untuk pemindahan ibu kota). Cuma Rp 20 miliar untuk kajian Bappenas ya pak Bambang,” tanya Sri Mulyani dijawab anggukan Menteri Bambang yang duduk di samping kanannya.

Asal tahu saja, total anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota, berdasarkan perencanaan Bappenas mencapai Rp 485,2 triliun.

Baca juga : Update Ibu Kota Negara Baru: Air Bersih Dipasok dari Bendungan

Namun yang pasti, kata Sri Mulyani, biaya pemindahan ibu kota negara, kata dia tidak akan banyak membebankan APBN.

Dalam paparannya, APBn hanya menanggung 19,2 persen atau Rp 89,4 triliun. Biaya yang bersumber dari APBN ini rencananya untuk membiayai pembangunan Istana Kepresidenan, pangkalan militer, bangunan strategis TNI/Polri, ruang terbuka hijau, pengadaan lahan dan lainnya.

Sebagian besar porsi pembiayaan akan menggunakan skema kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU, yakni sebesar 54,4 persen atau Rp 253,4 triliun.

Pembiayaan lewat skema KPBU digunakan untuk membiayai pembangunan gedung eksekutif seperti kementerian dan lembaga, gedung legislatif, infrastruktur utama selain yang dibiayai APBN hingga sarana pendidikan, kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan.

Sisanya 26,4 persen atau Rp 123,2 triliun akan dilepaskan kepada swasta/ BUMN. Bisa untuk membangun perumahan umum, perguruan tinggi, science-technopark, pusat perbelanjaan atau mall, MICE, dan lain lain.

Baca juga : Wujudkan Kesehatan Ibu dan Anak, PPI Terus Lakukan Penyuluhan

Namun jumlah anggaran yang disebutkan tersebut, terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu masih sangat dinamis. Sebab masih menunggu detil perencanaan, kajian dan desain ibu kota lebih lanjut.

“Baru kita membuat estimasi yang lebih akurat. Baik dari sisi APBN KPBU maupun swasta,” kata Sri Mulyani. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.