Pemprov Jateng Sabet Penghargaan Insentif Fiskal Atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan insentif fiskal senilai Rp 5,79 miliar dari Pemerintah Pusat.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Komjen (Purn) Nana Sudjana dalam acara Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Dalam sambutannya, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.

Caranya dengan mengintervensi delapan komponen sasaran. Yaitu rumah tidak layak huni (RTLH), listrik, sumber air, jamban, stunting, anak tidak sekolah, disabilitas, dan individu tidak bekerja.

Baca juga : Kemenkumham Sabet Penghargaan Prestisius Dalam Anugerah Pengadaan 2023

Nana bilang, pendanaan untuk melakukan intervensi tersebut tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Melainkan juga melibatkan pihak swasta, lembaga amil zakat, dan masyarakat.

"Sesuai target nasional, pada akhir 2024 nanti, kita memaksimalkan untuk mencapai nol persen untuk kemiskinan ekstrem," kata Kapolda Metro Jaya Periode Januari 2020 hingga November 2020 itu.

Di kesempatan sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan, pimpinan daerah memiliki peran krusial dalam menyusun program dan kegiatan, serta keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Apalagi, waktu untuk menuju target nol persen kemiskinan ekstrem hanya tersisa satu tahun.

Baca juga : Pemprov DKI Gandeng KPK Awasi Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung

"Saya minta agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga. Utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan keberlanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” kata Ma’ruf .

Selain itu, Wapres menekankan perlu melakukan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama.

Wapres menilai, berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem sudah mulai nampak.

Berdasarkan data BPS, per Maret 2023 angka kemiskinan ekstrem menyisakan 1,12 persen. Pada 2018, angkanya masih sebesar 3,6 persen.

Baca juga : Kemenhub Kembali Sabet Penghargaan Terbaik Pertama Anugerah Layanan Investasi

"Pekerjaan rumah kita adalah menjaga tren penurunan ini hingga dapat tercapai. Semua upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerja sama, kerja keras seluruh pemangku kepentingan," ujar Wapres.

Menurutnya, kerja aktif seluruh kepala daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem.

Adapun penghargaan ini diberikan Pemerintah Pusat lantaran Pemprov Jawa Tengah dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.