Adakah Investor Asing Di IKN? Jokowi: Belum Ada

RM.id  Rakyat Merdeka - Berbagai upaya terus dilakukan Presiden Jokowi merayu investor asing untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Lantas sudah adakah investor asing di IKN? Kata Jokowi, belum ada.

Hingga saat ini, proyek pembangunan IKN terus dikebut pemerintah. Lokasi yang menjadi kawasan inti, juga sudah terlihat progresnya. Bangunan fisik berupa gedung bertingkat dan Istana Negara, sudah kelihatan wujudnya. Targetnya, pertengahan tahun depan, gedung inti yang meliputi Istana Negara, Gedung MPR/DPR, serta gedung Kementerian, sudah bisa ditempati.

Dalam proses pembangunannya, Jokowi terus mempromosikan IKN ke berbagai pihak, termasuk luar negeri. Terbaru, mantan gubernur DKI Jakarta itu menawarkan kepada para pemimpin dunia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), di Amerika Serikat.

Ada tiga sektor yang menjadi prioritas untuk ditawarkan kepada para investor: pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Hanya saja, belum ada realisasi nyata dari berbagai ketertarikan investor asing ke IKN Nusantara.

"Sampai saat ini belum ada (investasi asing masuk IKN)," kata Jokowi di sela KTT APEC, Kamis (16/11/2023) waktu Amerika.

Meski begitu, Jokowi tetap optimis investor asing bakal tertarik masuk ke IKN. Sebab, banyak pengusaha lokal di dalam negeri yang telah menanamkan modalnya untuk IKN.

"Saya yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti. Pasti masuk," kata Jokowi.

Baca juga : Bela Palestina Di Konferensi OKI, Jokowi Keras Ke Israel

Sebelumnya, mantan wali kota Solo itu sempat menghentikan investasi asing di IKN Nusantara. Alasannya, mengutamakan investor dalam negeri dalam pembangunan di IKN. Kata Jokowi, banyak pengusaha nasional yang berminat.

"Kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar. Berikan kesempatan, kalau bisa juga di joint-kan (pengusaha) dari dalam (negeri)," kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11/2023).

Saat itu, Jokowi mengklaim, sudah ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi. Ada juga 30 investor dari Jepang, 30 investor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab.

Meskipun banyak pengusaha asing yang tertarik, Jokowi menegaskan tetap memprioritaskan investor lokal. Alasannya, Jokowi tak mau para pengusaha dalam negeri melewatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi di IKN. "Kalau mentok dan sudah tidak ada (investor dalam negeri), kita akan keluarkan jurus yang dari luar," katanya.

Pernyataan Jokowi itu juga dibenarjan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Kata dia, Pemerintah tengah mengerem masuknya investasi asing di ibu kota baru itu. Padahal, tercatat ada sekitar 200-an minat yang masuk ke IKN dari para investor asing.

"Saya mengerem kenapa? Daerah-daerah prime (utama) itu kalau boleh itu semua dalam negeri, supaya IKN itu dari kita untuk kita. Nanti di layer kedua, layer ketiga, baru bisa (kita) berikan opsi ke asing," katanya ditemui seusai Anugerah Layanan Investasi (ALI) di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Bahlil optimis investor dalam negeri mampu membangun IKN, khususnya kawasan-kawasan inti, dan mewujudkan visi ibu kota baru yang mengusung konsep Future Smart Forest City atau kota pintar hijau. Ini menjadi simbol baru Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, ramah lingkungan, penggunaan energi hijau, dan tata kota yang modern.

Baca juga : Lampu Hijau Pengusaha Lokal Bangun Nusantara

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono memberikan penjelasan terkait belum adanya investor asing di IKN. Menurut Agung, minat investasi asing di IKN tercermin dengan adanya letter of intent (LoI) atau surat kesepakatan awal untuk berinvestasi.

"Hingga saat ini terdapat lebih dari 300 LoI. Sekitar 40 persen investor asing, dan mayoritas investor domestik. Jadi, minat investor domestik sangat tinggi," ujar Agung, Jumat (17/11/2023)

Agung menjelaskan, investor domestik lebih cepat dalam memahami situasi, menghitung resiko maupun profit dan proses bisnis. Sehingga, lebih cepat masuk dan mengambil keputusan.

"Minat investor asing juga tinggi, namun tidak secepat para investor domestik dalam mengambil keputusan," lanjutnya.

Agung membantah ada kendala yang menyebabkan investor asing belum ada di IKN. Penyebabnya, kata dia, lebih kepada kecepatan dalam mengambil sikap.

"Jadi bukan soal kendala, tapi lebih soal yang 'sat set' saja yang mana. Merekanya yang harus sat set. Otorita IKN tetap terus menjalankan sesuai prosedur, termasuk dalam pemilihan investor sesuai sektor yang menjadi prioritas kebutuhan kita," paparnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut, ada lima hal yang membuat investor asing belum tertarik dengan IKN. Pertama, detail rencana pembangunan IKN, termasuk proyeksi penduduk yang akan menempati IKN masih diragukan.

Baca juga : Prabowo Ungkap Intel Asing Recokin Rempang

Kedua, terdapat kebingungan antara pembangunan di IKN dengan masifnya pengembangan mega proyek di Jawa, salah satunya rencana perpanjangan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

"Karena kebutuhan investasinya sama-sama besar, maka investor akhirnya masih melihat ceruk pasar dan potensi ekonomi masih tetap berpusat di Jawa. Ini juga mempengaruhi proyeksi penduduk yang akan menempati IKN dalam jangka panjang," ulas Bhima.

Ketiga, kondisi ekonomi di negara asal investasi masih menghadapi risiko naiknya suku bunga dan inflasi. Sehingga, banyak investor  tidak berani masuk ke proyek yang berisiko tinggi. Keempat, faktor Pemilu dan drama politik.

"Seperti polemik batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi yang menuai kekhawatiran keberlanjutan pada program IKN ke depan. Wajar banyak yang wait and see dulu," kata Bhima.

Terakhir, Bima menilai, investor khususnya dari negara maju punya standarisasi ESG yang makin ketat. Sementara pembangunan IKN masih dikhawatirkan memicu deforestasi, dampak sosial ke masyarakat lokal hingga masih dinilai lemah terkait transparansi atau tata kelola.

"Itu yang buat missmatch antara standar investor dengan IKN," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.