Airlangga Serukan The Two-State Solution Untuk Tuntaskan Konflik Palestina

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual mewakili Presiden Joko Widodo dalam Virtual G20 Leaders' Summit pada Rabu (22/11/2023), menyerukan dukungan bagi Palestina dan meminta para pemimpin G20 untuk segera mengambil tindakan kolektif, demi menghentikan konflik di Timur Tengah.

Secara spesifik, Menko Airlangga menyerukan The Two-State Solution atau Solusi Dua Negara di Palestina. Solusi ini didukung oleh para pemimpin negara G20 lainnya.

“Dengan tegas saya ingin bertanya, di mana suara kita atas kekejaman yang terjadi di tanah Palestina? Sebagai pemimpin G20, apa yang sudah kita lakukan secara kolektif untuk membuat situasi menjadi lebih baik, bagi rakyat Palestina dan wilayah Gaza,” tegas Menko Airlangga dalam keterangannya, Kamis (23/11/2023).

“Kita ini para pemimpin dunia dan memiliki kekuatan besar. Karena itu, tanggung jawab kita juga besar," imbuhnya.

Menurut Airlangga, jika G20 dapat mengambil tindakan atas situasi kemanusiaan di tempat lain dua tahun lalu, maka hal serupa juga harus bisa dilakukan di Gaza sekarang.

Realisasi The Two-State Solution harus didukung berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.

"Hingga saat ini, perang Ukraina-Rusia belum berakhir. Tetapi, sudah muncul konflik baru di Gaza, yang diperkirakan semakin menambah beban krisis dunia, yang menjauhkan pencapaian target SDGs 2030 sebagaimana pandangan kepala pemerintahan lain," papar Airlangga.

Tanpa suasana damai, kata Airlangga, sulit untuk merencanakan pembangunan ekonomi dunia yang lebih mapan, setelah dihantam pandemi.

Baca juga : Demi Netralitas, Presiden Jangan Mau Fotonya Dipasang Bareng Capres

Menko Airlangga menuturkan, Indonesia menyerukan dua aksi global dalam upaya penanganan konflik yang sedang terjadi. Terkait pentingnya solidaritas dan kepemimpinan global, sehingga G20 harus terus mendorong, agar dialog dapat diupayakan.

Dunia mengakui, kekuatan dialog telah dibuktikan selama masa Presidensi Indonesia di G20, untuk menjembatani perbedaan dan mencegah perpecahan dalam G20.

Aksi global berikutnya adalah dengan menempatkan perdamaian sebagai prioritas. Mengingat merupakan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan.

Perang yang terjadi telah menghambat aspirasi para anggota G20 untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Konflik akan terus berkepanjangan dan memakan banyak korban jiwa masyarakat sipil, jika semua pihak merasa paling benar dalam mengambil tindakan atas nama tatanan aturan global.

Dalam konteks ini, Airlangga mengingatkan, G20 harus memastikan, tidak ada pihak yang kebal hukum.

"Kita harus menghindari tindakan main hakim sendiri. Kita harus menghormati Piagam PBB dan hukum internasional, karena konflik menciptakan ketidakstabilan dan gejolak ekonomi. Perlu ada tindakan konkret. Kita dapat memulainya dari sekarang," ujar Airlangga.

G20, lanjutnya, harus mampu mendorong reformasi Multilateral Development Banks (MDBs) yang lebih kredibel dan memprioritaskan pembiayaan inovatif.

Baca juga : Presiden Jokowi Paparkan Potensi Investasi Di Indonesia Ke Para Pebisnis Di AS

Dalam hal ini, Indonesia mendorong implementasi skema pembiayaan seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Global Blended Finance Alliance (GBFA).

Indonesia juga telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada September 2023 lalu.

Dalam KTT virtual ini, para pemimpin negara G20 sepakat menyerukan aksi segera untuk menghentikan konflik di Palestina, dan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi penduduk di Jalur Gaza.

Selain itu, isu tentang perubahan iklim, transisi energi, reformasi MDBs, dampak teknologi informasi, dan implementasi Digital Public Infrastructure menjadi fokus penyampaian intervensi para pemimpin negara G20 yang hadir.

KTT G20 virtual yang berlangsung selama 3,5 jam ini ditutup oleh Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.  

Dia menyampaikan apresiasi terhadap negara G20 dan undangan, serta organisasi internasional yang telah mendukung Presidensi India dan kesiapan negara tersebut untuk mendukung Brazil, selaku Presidensi G20 tahun 2024 sebagai Troika.

Dengan berakhirnya Presidensi G20 India, berakhir pula peran Indonesia sebagai Troika tahun ini.

Dalam kesempatan ini, Airlangga didampingi Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional/Co- Sherpa G20 Indonesia, Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program- Program Prioritas/Co-Sherpa G20 Indonesia, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional/Deputi Finance G20 Indonesia, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral/Co-Sous Sherpa G20 Indonesia. 

Isu Ukraina dan Gaza Mendominasi

Baca juga : Dukung The Two-State Solution, Jokowi Dan Erdogan Sepakat Tuntaskan Masalah Gaza

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India, resmi ditutup pada September 2023 dan telah menghasilkan New Delhi G20 Leaders’ Declaration.

Dalam sesi penutupan tersebut, PM Modi juga meminta para pemimpin G20, untuk kembali berkumpul secara virtual menjelang akhir masa Presidensi G20 India. Demi menindaklanjuti panduan yang diberikan para anggota G20, serta memberikan dorongan untuk mengimplementasikan hasil KTT tersebut.

Namun, sebagai forum pertemuan ekonomi dan keuangan kelompok negara 20 ekonomi terbesar di dunia, pembahasan isu lebih banyak diwarnai komentar persoalan konflik yang terjadi di Ukraina dan Gaza, dibanding isu ekonomi.

Pada Rabu malam (22/11), pertemuan tersebut terselenggara dengan tajuk Virtual G20 Leaders’ Summit. Acara ini dihadiri para pemimpin negara G20, negara undangan, dan kepala organisasi internasional seperti Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Premier Tiongkok Li Qiang, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Comoro Azali Assoumani, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Selain itu, juga ada Presiden Argentina Alberto Fernández, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Presiden Spanyol Pedro Sanchez, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Sekjen PBB Antonio Gutteres, Presiden World Bank Group Ajay Banga, dan Managing Director International Monetary Fund Kristalina Georgieva.

Saat membuka pertemuan, PM Modi menyampaikan capaian inklusif KTT G20 New Delhi, dengan masuknya Uni Afrika dalam Forum G20.

Pada kesempatan tersebut, PM Modi menggarisbawahi kondisi yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini yang merupakan permasalahan dunia, bukan hanya konflik regional, yang memerlukan aksi kolektif segera.

Selain itu, PM Modi juga menyampaikan pentingnya kerja sama Global South, dan mengumumkan kontribusi India sebesar 25 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 389,89 miliar untuk Social Impact Fund di negara Global South.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.