Sri Mulyani Pasang Badan

RM.id  Rakyat Merdeka - Masifnya penyaluran bantuan sosial (bansos) di tahun politik menuai sorotan. Apalagi, anggaran bansos ini melonjak hingga triliunan rupiah. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung pasang badan.

Sri Mul mengatakan, Pemerintah tidak ujug-ujug membagikan bansos. Kebijakan ini, kata dia, telah disepakati Pemerintah dan DPR. Baik mengenai jumlah penerimanya, maupun anggaran yang dibutuhkan.

“Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi undang-undang (UU) sebagai instrumen negara,” kata Sri Mul, saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Baca juga : Bamsoet Berikan Kuliah Politik dan Strategi Pascasarjana Unhan

Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos). Rinciannya mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM. Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Adapun penyalurannya dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ungkap Sri Mul.

Baca juga : Mahfud Luruskan Politik Itu Tidak Kotor Tetap Mulia

Sri Mul mengakui, ada peningkatan anggaran perlinsos yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari tahun sebelumnya. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024.

Namun, lanjut Sri Mul, kenaikan itu sudah dibahas oleh Pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU. “Jadi, kalau Pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN. Di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” tegas Sri Mulyani.

Ia memastikan, APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat. Baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik. Sementara, bansos sendiri merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga pangan bergejolak.

Baca juga : Erfandi Syaqroni: Jangan Politisasi Penyaluran Bansos

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp 114,3 triliun pada tahun ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.