Dark/Light Mode

Triliunan Bansos Ditebar Di Tahun Politik

Sri Mulyani Pasang Badan

Rabu, 31 Januari 2024 08:37 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar (kiri) dan Gubenur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) menyampikan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/1/2024). (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar (kiri) dan Gubenur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) menyampikan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/1/2024). (Foto: Antara)

 Sebelumnya 
Meski telah dianggarkan, ada kemungkinan bansos diperpanjang. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi di dua tempat. Pertama, saat memberikan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Senin (29/1/2024).

Jokowi menyebut bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan kepada 22 juta penerima manfaat akan diterima hingga Juni 2024. Bahkan bisa diperpanjang, menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

“Saya harap produktivitas padi pun dapat ditingkatkan, sehingga berdampak baik pada harga beras dengan suplai beras yang melimpah,” pesannya.

Baca juga : Bamsoet Berikan Kuliah Politik dan Strategi Pascasarjana Unhan

Kedua, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bansos akan diperpanjang saat menyerahkan beras CBP di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Selasa (30/1/2024).

“Pasca-Juni, dari APBN akan dikalkulasi kembali untuk kemungkinan dilanjutkan lagi. Semoga bantuan ke depan kian merata, Warga Negara Indonesia semakin sejahtera, dan tepat sasaran agar seluruh rakyat dapat merasakan bantuannya,” cetus Jokowi.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, bansos yang dibagikan oleh Presiden dan jajarannya merupakan uang rakyat yang dibelanjakan menggunakan APBN. “Biar rakyat yang menilai. Sesuai aturan, itu adalah upaya bagaimana pemerintah mengurangi kemiskinan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Baca juga : Mahfud Luruskan Politik Itu Tidak Kotor Tetap Mulia

Puan juga menegaskan bahwa tidak ada dana pribadi, organisasi, maupun partai yang digunakan dalam bansos. Sehingga, ia berharap masyarakat mampu menilai bahwa bansos adalah hak yang disalurkan melalui pejabat negara.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini tak ingin berspekulasi apakah bansos yang saat ini kerap dibagikan memiliki pengaruh terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sekali lagi, ia meminta masyarakat untuk menilai setiap bansos yang dibagikan, apakah murni karena kebutuhan pokok atau ada misi politik tertentu.

“Biar rakyat yang menilai, kita lihat nanti,” pungkasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.