AHY Ketemu World Bank Bahas Capaian Reforma Agraria Di Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan perwakilan World Bank di Ruang Rapat Menteri, Jakarta, Rabu (20/03). 

Pertemuan ini membahas pelaksanaan program yang telah berjalan serta potensi kerja sama antara kedua pihak, khususnya dalam capaian Reforma Agraria.

Menteri AHY mengungkapkan, program utama dari kerja sama dengan World Bank adalah Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA). Pada dasarnya, PPRA ini bertujuan meningkatkan capaian pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. 

Baca juga : GenSawit Solo Bagikan Informasi Seputar Peran Kelapa Sawit Bagi Indonesia

“Kami ingin implementasi pertanahan dan tata ruang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Tentu kita ingin implementasi yang pro lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim,” kata AHY. 

Percepatan program tersebut diupayakan dengan berbagai cara. Program PPRA juga melibatkan masyarakat yang telah diberi pelatihan sebagai pengumpul data pertanahan (Puldatan). Di samping itu, Kementerian ATR pun terus fokus menjalankan transformasi digital. 

Lebih lanjut AHY menjelaskan, PPRA sudah berlangsung di 10 provinsi. Yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Baca juga : Coach Restaurant dan Coach Coffee Shop Resmi Buka di Indonesia

World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste, Satu Kahkonen menyebut bahwa kerja sama dengan Pemerintah Indonesia sangat sukses dengan capaian hasil yang begitu signifikan. 

Di kesempatan ini, ia mendukung inisiasi Kementerian ATR/BPN yang ingin menerapkan implementasi pertanahan dan tata ruang yang lebih pro lingkungan. 

“Hal ini bisa dimulai dari bisnis prosesnya. Bisnis proses apa yang dapat dilakukan yang berhubungan dengan dukungan kepada penanganan perubahan iklim,” jelasnya. 

Baca juga : Panasonic Perluas Bisnis Solusi Air Bersih Di Indonesia

Land Tenure Specialist dari World Bank, Willem Egbert van der Muur pun mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN dalam PPRA. 

Ia menyebut, World Bank tak hanya terus memperkuat kerja sama untuk capaian program saat ini, namun juga untuk program-program mendatang. 

“Seperti halnya soal Online Single Submission (OSS), sebuah sistem perizinan berusaha, itu berhubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN. RDTR ini erat kaitannya dalam hal investasi. Oleh karena itu, tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, kita dapat menambahkan nilai tambah upaya dalam pertimbangan perubahan iklim,” pungkas Willem.
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.