Pemerintah Andalkan APBN dan APBD Tangani Stunting

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah kementerian sepakat untuk bersinergi dan menjadikan penanggulan kemiskinan serta stunting sebagai program di masing-masing kementerian terkait. 

Kerja sama antar kementerian ini juga akan disinergikan dengan program-program pemerintah daerah.

Hal tersebut, dikatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri Indonesia Maju, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/11)

Turut hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Menteri PPN/Bappenas.

Baca juga : KPK Sidangkan 4 Penyuap Bupati Bengkayang di Pontianak

"Anggaran sudah cukup besar, baik APBN maupun APBD. Tinggal bagaimana membagi anggaran secara lebih efektif. Kemudian hal-hal paling mendasar terkait data-data kemiskinan yang sudah relatif baik, tinggal disempurnakan," ujarnya.

Terkait data kemiskinan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, akan menyiapkan data-data desa tertinggal yang akan menjadi prioritas penanganan kemiskinan dan stunting. 

Desa-desa inilah yang nantinya yang akan menjadi sasaran prioritas bagi seluruh kementerian/lembaga terkait.

"Kongkretnya kita sepakat bahwa Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi leading sektor dalam penentuan lokasi," ujarnya.

Baca juga : Kementan Ikut Keroyok Masalah Stunting

Menurut Halim, kendala terbesar dalam penanganan kemiskinan dan stunting adalah koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 

Untuk itu, komitmen bersama antar kementerian/lembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan kemiskinan dan stunting.

"Data dari Kementerian Desa misalnya, ada sekian puluh ribu desa yang akan menjadi lokasi prioritas. Di situlah kita akan keroyok bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah. Makanya, Kementerian Dalam Negeri juga menjadi leading sektor," ujarnya.

Halim mengatakan, kerja sama tersebut, akan langsung dilaksanakan per januari tahun 2020. Di samping itu, kata Halim, akan disusun model dan bentuk monitoring serta evaluasi dari kerjasama program tersebut. 

Baca juga : Pemerintah Dorong Percepatan Operasi Smelter Freeport

"Sehingga dalam enam atau tiga bulan kita sudah siap laporkan hasil dari yang kita lakukan," ujarnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.