Pj Gubernur Sumsel Soroti Pencegahan Korupsi Lewat Monitoring KPK

RM.id  Rakyat Merdeka - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyoroti pencegahan korupsi melalui program Diseminasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2024 dan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun 2023.

Fatoni mengatakan, terdapat dua hal yang dilakukan. Pertama, terkait rencana aksi yang jelas kemudian bukti administrasi dan input data juga benar.

"Kami mengucapkan terima kasih, dengan adanya ini kami bisa dievaluasi terus menerus, dan kami juga bisa menilai sendiri," kata Fatoni di Jakarta dikutip Jumat (26/4/2024).

Baca juga : Pj Gubernur Jateng Utamakan Pencegahan dan Pengembangan Teknologi Penanganan Bencana

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Didik Agung Widjanarko dalam kunjungannya ke Palembang menjelaskan, upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah daerah dilakukan melalui penguatan MCP tahun 2024.

Yakni, dengan mempertajam indikator dan subindikator MCP, Pendalaman Area Prioritas terutama Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan, Penguatan APIP, Optimalisasi Sinergi APIP - APH dan Pemantauan di Lapangan.

"Dari kelima upaya tersebut, kita juga saat ini dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam melakukan pemberantasan korupsi yaitu kurang kuatnya komitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi," kata Didik.

Baca juga : Ganjar Absen Hadiri Penetapan Presiden Dan Wapres Terpilih Oleh KPU

Dia juga mengatakan, bahwa saat ini praktik suap/gratifikasi/pemerasan pada pelayanan publik masih cukup tinggi serta lemahnya pengawasan internal pada sisi anggaran, sumber daya manusia dan independensi.

"Tantangan-tantangan ini, kita berharap dapat kita lakukan kerja sama dan koordinasi dari setiap pemerintah daerah dalam mengatasinya," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Dalam Negeri Kemendagri Teguh Narutomo mengatakan, kegiatan ini sebagai kolaborasi dalam pencegahan korupsi.

Baca juga : Pj Gubernur Jateng Optimis Produksi Pangan Meningkat

Selain itu, Kemendagri juga memiliki amanah untuk menyampaikan pencegahan korupsi dari azas administrasi dengan pemenuhan dokumen di MCP, kemudian sosialisasi pencegahan korupsi di pendidikan formal dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.

"Kita harap ke depannya, budaya pencegahan korupsi menjadi budaya di Indonesia," kata Teguh.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.