Menteri Bahlil : Indonesia Targetkan Tambah Saham Freeport Jadi 61 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan proses perpanjangan kegiatan pertambangan kontrak Freeport beroperasi hingga 2061 dan menambah saham sebesar 10 persen saham dengan total saham 61 persen milik Indonesia.

Pernyataan Bahlil tersebut diungkapkan dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (2/5/2024).

Dalam kuliah umum tersebut Bahlil menyinggung soal izin usaha PT Freeport yang yang akan habis pada 2041.

Ia melanjutkan, Pemerintah tengah merencanakan akan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham menjadi 61 persen.

Baca juga : Garuda Indonesia Fokus Tingkatkan Margin Dan Kapasitas Produksi

“Ini tujuan Pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi,” ungkapnya.

Bahlil mengatakan, target penambahan saham Freeport menjadi 61 persen tersebut bertujuan untuk makin menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Dengan penambahan saham tersebut diharapkan akan terdapat lapangan kerja baru bagi Masyarakat.

“Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong,” jelas Ketua Umum BPP HIPMI Periode 2015-2019 ini.

Baca juga : Menag Bakal Tindak Tegas Travel yang Berangkatkan Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi

Menurutnya, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas. Indonesia menurutnya negara kaya dan Freeport saat ini merupakan aset negara.

Bahlil menceritakan, hingga 2018 lalu, saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36 persen sebelum akhirnya menjadi 51,23 persen pasca divestasi saham pada September 2018, melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport sebesar 3,85 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau hampir Rp 60 triliun.

Selain itu terkait soal saham Freeport, Bahlil menjelaskan, saat ini saham Freeport dimiliki mayoritas oleh Indonesia dengan nilai valuasi dari dividen mencapai Rp 300 triliun.

Tahun 2018, katanya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengambil sebagaian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport.

Baca juga : 120 Ribu Jemaah Haji Indonesia Akan Gunakan Layanan Fast Track

Pemerintah Indonesia membeli hampir 4 miliar dolar AS, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan tersebut.

“Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia. Sekarang, nilai valuasi Freeport mencapai 20 miliar dolar AS atau setara Rp 300 triliun,” katanya.

Sebelumnya diketahui, proses pengajuan izin usaha Freeport Indonesia yang akan habis pada 2041 hampir selesai, dan tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.