Para Menteri Protes Ke Sri Mul

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah menteri protes anggarannya dipotong dan dibekukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Para menteri beranggapan, pemotongan anggaran tersebut akan berdampak pada program-program kementerian.

Keluhan soal anggaran pertama kali disuarakan oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Dia protes anggaran kementeriannya tahun 2025 cuma dapat Rp 213,2 miliar. Luhut mengaku sudah lelah meminta tambahan anggaran kepada Sri Mul.

Dia bahkan sempat ingin merenovasi kantornya di Gedung Kemenko Marves tapi tidak punya anggaran lebih, sehingga meminta tambahan Rp 20 miliar ke Kementerian Keuangan. Namun, permintaan tersebut tidak diberikan. Bahkan, Luhut pernah membayar hotel dengan uang pribadinya karena kementeriannya kekurangan anggaran.

Baca juga : Jokowi Ingin Koalisi Selalu Satu Suara

“Tolonglah, kami imbau ke Bapak menaikkan anggaran karena saya sudah minta Menteri Keuangan juga,” kata Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Keluhan juga disuarakan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Dia memprotes kebijakan Sri Mul yang memangkas anggaran kementeriannya dari Rp 1,23 triliun pada 2024 menjadi Rp 681 miliar pada 2025. Menurut Bahlil, pemotongan ini tidak masuk akal. Apalagi jika melihat target investasi yang dibebankan ke kementeriannya, malah meningkat dari Rp 1.650 triliun pada tahun ini menjadi Rp 1.850 triliun pada tahun depan.

Bahlil meminta Komisi VI DPR memanggil Menkeu dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk memberikan penjelasan yang konkret. “Kalau kita lihat basis anggarannya, Camat di DKI anggarannya lebih besar daripada kementerian ini,” protes Bahlil, di hadapan Komisi VI DPR, Selasa (11/6/2024).

Baca juga : Istana Sibuk Urus Judol

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga protes anggaran kementeriannya dipotong Rp 13,83 triliun pada 2025. Padahal, pagu indikatif Kemenhub 2025 ditetapkan Rp 24,76 triliun. Jika dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 38,60 triliun, berarti ada penurunan hingga 35,85 persen.

BKS-sapaan akrabnya-menyebut, pemotongan ini akan mengganggu program-program yang sudah dicanangkan. “Kita harapkan bantuan dari Komisi V. Kami siap memberikan data-data berkaitan dengan program apa saja yang sekiranya wajib untuk kita lakukan,” tuturnya, Rabu (12/6/2024).

Protes juga disampaikan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Zulhas-sapaan akrabnya-menyebut, pagu anggaran kementeriannya tahun depan menurun drastis. Tahun 2025, pagu anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) hanya Rp 1,6 triliun. Padahal tahun ini pagu anggarannya sebesar Rp 1,9 triliun.

Baca juga : Anies Tak Merasa Turun Kelas

“Bedanya Rp 300-an miliar. Turunnya hampir 16 persen. Padahal awalnya Rp 3 triliun. Jadi banyak sekali turunnya,” keluh Zulhas, saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (13/6/2024).

Ia merinci, pada 2021 anggarannya tembus Rp 3,2 triliin. Kemudian turun menjadi Rp 2,1 triliun di 2022. Namun, kembali naik menjadi Rp 2,4 triliun pada 2023. “2024 turun jadi Rp 1,9 triliun, 2025 turun Rp 1,6 triliun. Jadi tinggal separuh dari 2021,” keluh Zulhas.

Sementara, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa keluhkan anggarannya diblokir Menkeu. Suharso mengatakan, anggaran kementeriannya terkena pemblokiran Rp 329,65 miliar akibat kebijakan automatic adjustment yang dilakukan Sri Mul.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.