Postur APBD Papua Barat Daya Rapuh, KPK Dorong Optimalisasi PAD

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Papua Barat Daya untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebab, postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat Daya, masih rapuh.

KPK melalui kolaborasi Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, saat ini tengah melakukan serangkaian kegiatan pencegahan korupsi lewat koordinasi dan supervisi di Papua Barat Daya, sejak 1 Juli hingga 12 Juli 2024 mendatang.

Salah satu fokus utama dalam misi ini adalah mendorong optimalisasi PAD, seperti pajak, retribusi, dan penertiban aset, yang menjadi tulang punggung kemandirian keuangan daerah.

“Papua Barat Daya ini terlalu bergantung pada APBD, sedangkan PAD yang masuk terbilang sangat rendah, sehingga tidak ada kemandirian fiskal,” ucap Kepala Satgas Korsup Wilayah V Dian Patria, dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi bersama Pemkab dan DPRD Kabupaten Tambrauw, di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (5/7/2024).

Temuan KPK, postur APBD se-Papua Barat Daya mengalami defisit hingga 11,07 persen yang masuk dalam kategori rawan.

Baca juga : Banteng Rayu Kepala Garuda

Sedangkan dikutip dari data Kemenkeu, rata-rata PAD Papua Barat Daya tahun 2023 hanya 3,10 persen, dengan nilai pajak dan retribusi daerah tidak lebih dari 0,75 persen.

Padahal APBD merupakan instrumen penting yang memiliki tujuh fungsi, yakni fungsi otorisasi; fungsi perencanaan; fungsi pengawasan; fungsi alokasi; fungsi distribusi; serta fungsi stabilitas.

Selama ini, KPK sudah melakukan berbagai upaya, seperti pemberian sanksi pada wajib pajak nakal serta pihak yang menguasai aset secara tidak berhak (administrasi sampai pidana).

Juga, pemberian sanksi bagi petugas yang tidak berintegritas, serta membantu perbaikan sistem.

Dian pun menegaskan, agar persentase APBD meningkat, Pemda juga harus melakukan perbaikan.

“Misalnya, tidak melakukan pokir sisipan, ikuti aturan dan jauhi konflik kepentingan saat pemberian hibah bansos, dan tidak menyisipkan ijon proyek dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ),” tuturnya.

Baca juga : Bamsoet: ARDIN Harus Dorong Peningkatan Digitalisasi Usaha

Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tambrauw sendiri, masih berada dalam kategori rentan korupsi.

Dalam tiga tahun terakhir bahkan nilainya selalu mengalami penurunan, yakni 71,73 (2021), 65,93 (2022), 59,30 (2023).

“Di Timur itu kurangnya integritas, ini masalah mindset. Memiliki aset daerah itu dianggap tidak salah. Jadi ketika punya aset, setelah pensiun atau pindah Pemda, asetnya dibawa karena dianggapnya sudah berjasa. Itu jelas salah,” jelas Dian.

Di hadapan PJ Bupati Tambrauw Engelbertus Kocu, Ketua DPRD Tambrauw Yeremias Sedik, hingga jajaran pemerintah Kabupaten Tambrauw, Dian mengingatkan agar tidak ada lagi yang menguasai aset daerah. Jika masih berulang, KPK tidak segan untuk menindak.

Sebelumnya, saat melakukan giat pencegahan di Kota Sorong, Dian dan tim mengunjungi Aparat Penegak Hukum (APH) lain, untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pemberantasan korupsi.

APH yang dikunjungi, yakni Kejaksaan Negeri Sorong, Kepolisian Resort Kota Sorong, serta ke Markas Pasukan Marinir (Pasmar 3).

Baca juga : Hadiri Pelantikan Jampidum, Bamsoet Dorong Optimalisasi Restorative Justice

“Mereka siap menyambut jika ada hal-hal yang tidak bisa dikasih tahu lagi. Jika ada ASN yang tidak kunjung kembalikan aset, akan diproses,” tegas Dian.

Menanggapi hal tersebut, PJ Bupati Tambrauw Engelbertus Kocu menuturkan, pihaknya akan terus mendorong kinerja Pemda Kabupaten Tambrauw, terutama dalam peningkatan SPI, agar tidak kalah dengan Pemda lain.

“Terkadang kita melakukannya bukan karena kita korupsi, tapi karena kita tidak tahu. Sehingga kami mengapresiasi langkah KPK untuk melakukan pendampingan pada Pemda Kabupaten Sorong,” terangnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.