Gaet BPKP, Kemenkop UKM Targetkan Pertumbuhan UMKM Di Tahun 2045

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, bersinergi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen mewujudkan target sasaran kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah menargetkan pendapatan per kapita pada 2045 menjadi 30.300 miliar dolar AS dari pendapatan per kapita saat ini di angka 4.900 dolar AS.

“Tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan agar pelaku usaha yang saat ini sebanyak 99 persen Usaha Mikro, bisa bergeser naik ke Usaha Kecil dan Menengah dan terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional,” ucapnya dalam Rapat Kerja BPKP di Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/8/2024).

Ia membeberkan, Kemenkop UKM telah menetapkan tiga sasaran kebijakan di tahun 2045. Yaitu, proporsi UKM harus bertambah dari 1,32 persen pada 2019 menjadi 8 persen pada 2045.

Lalu, rasio kewirausahaan nasional meningkat dari 2,86 persen di tahun 2022 menjadi 8 persen pada 2045, dan rasio volume usaha koperasi terhadap PDB membesar dari 1,07 persen di tahun 2021 menjadi 5 persen pada 2045.

Baca juga : Kemenkop UKM Dorong UMKM Manfaatkan IPO Untuk Tambah Modal

Untuk mewujudkan target tersebut, pada periode 2019-2024 Kemenkop UKM telah menyiapkan beberapa piloting dan inisiasi program sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. 

“Inisiasi ini adalah tahapan yang harus dilewati untuk kita memiliki struktur ekonomi yang lebih kuat yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan kelas menengah, meningkatan pendapatan per kapita, dan memperkuat kemitraan rantai pasok antara UMKM, koperasi dan industri nasional,” ujarnya.

Beberapa fondasi yang disiapkan adalah peningkatan rasio kewirausahaan nasional secara terencana melalui EntrepeneurHub. Melalui program EntrepeneurHub ini, KemenKopUKM membidik anak muda yang melek teknologi untuk menjadi entrepreneur. 

“Kami membina sekitar 500 entrepreneur baru. Kami inkubasi dan hubungkan ke pembiayaan. Karena ini masih early stage. Kami juga bekerja sama dengan kampus,” katanya.

Menurutnya, pengalaman negara lain seperti Jepang, Korea, dan Belanda termasuk Australia itu ekosistem entrepreur dicetak dengan produk ekonomi baru menghubungkan antara riset inkubator di kampus dengan program entrepreneur-nya.

Baca juga : Semester I 2024, BCA Syariah Bukukan Pertumbuhan Laba Hingga 20,9 Persen

Selanjutnya, penguatan skala usaha mikro melalui korporatisasi berbasis koperasi. Menteri Teten mengambil contoh, saat ini petani sawit mandiri yang diperkirakan memiliki 6,4 juta hektare (ha) yang tadinya hanya menjual tandan buah segar (TBS) ke industri diperbolehkan membuat pabrik minyak makan merah. 

“Solusi Nelayan untuk penyaluran BBM. Kami juga melakukan korporatisasi untuk petani kecil. Jadi dikonsolidasikan petani untuk menjadi pemasok industri,” jelasnya.

Menteri Teten menambahkan, dilakukan juga penguatan inovasi dan teknologi melalui Rumah Produksi Bersama (RPB) yang dikelola oleh koperasi. Beberapa pilot project yang sudah dilakukan di antaranya adalah RPB Bambu di Labuan Bajo, RPB Cabai di Sumatra Utara, RPB Cokelat di Bali, dan RPB Kulit di Garut.

“Kami juga sedang meningkatkan kualitas dan daya saing produk usaha mikro melalui Rumah Kemasan, serta inovasi pembiayaan melalui KUR Kluster, Credit Scoring, pembiayaan sektor rill melalui LPDB Koperasi,” katanya.

Menteri Teten berharap, BPKP dapat ikut menyukseskan langkah keberlanjutan Program Piloting 2019-2024 menuju 2045. Diharapkan juga ikut melakukan integrasi inisiatif RPB sebagai cikal bakal industri skala menengah dengan sektor hulu di Kementerian/Lembaga lain (ketersediaan bahan baku).

Baca juga : Kemenkop UKM Kolaborasi Dengan Baznas Gelar Pelatihan Vokasional

Selain itu juga harmonisasi pengembangan komoditas unggulan lokal dengan prioritas pembiayaan dari lembaga pembiayaan formal baik itu bank dan non-bank. 

“Terakhir adalah harmonisasi prioritas pengembangan komoditas unggulan lokal dengan kebijakan kerja sama perdagangan luar negeri,” ucapnya.

 Ia mengatakan, sinergi antara KemenKopUKM dengan BPKP diperlukan untuk menyukseskan pertumbuhan UMKM di tahun 2045. “Untuk itu ke depan diperlukan berbagai inovasi yang harus dilakukan,” tuturnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.