Sidak Ke NTB, Wamen Fahri Terkejut Temukan Banyak Rumah Tak Layak Huni

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi hasil pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Hal dilakukan guna mengetahui bagaimana kondisi rumah rakyat yang telah mendapat bantuan stimulan perumahan dari pemerintah serta harapan masyarakat dan pemerintah daerah setempat terkait program Kementerian PKP ke depan.

"Saya bersama Bupati Lombok Tengah melihat langsung secara nyata. Alhasil, temukan masih banyak rumah tidak layak huni di NTB," ujar Fahri Minggu (17/11).

Baca juga : Prabowo Ketemu Biden: RI-AS Perkuat Kerja Sama Pendidikan Dan Kewirausahaan

Saat ini, imbuhnya, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, khususnya di bidang perumahan. 

Ia mencontohkan masih banyak Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, luas bangunan dan kesehatan penghuni tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan data kekurangan kepemilikan rumah yang cukup tinggi. 

Pada kunjungannya dilapangan, Wamen dari Partai Gelora ini juga sempat berbincang - bincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

Baca juga : Jaksa Agung Ke Kepala Daerah: Jika Pemimpin Bersih, Anak Buah Takut Korupsi

Eks kader PKS ini juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

"Banyak rumah rakyat yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga dan kurang memiliki sanitasi yang baik. Seperti rumah nenek berusia lebih dari 100 tahun yang saya kunjungi dan dia tinggal empat generasi yakni anak cucu dan cicitnya di rumah," katanya.

Lebih lanjut, Wamen PKP menjelaskan, salah satu tugas yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pembentukkan Kementerian PKP adalah bagaimana agar rakyat yang tidak punya rumah ke depan bisa memiliki rumah dengan cara yang sebaik - baiknya. Selain itu juga mendorong pemenuhan sarana Mandi Cuci dan Kasus (MCK) agar terwujud rumah layak sehat sehingga para penghuninya tinggal dengan nyaman.

Baca juga : Pilkada Sumsel, Eddy Santana: Mari Menuju ERA Baru Untuk Sumatera Selatan

Adanya Program BSPS selama ini juga dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal sarana MCK. Dengan demikian, rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan agar membuang sampah pada tempatnya.

Untuk itu, dirinya berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan gotong royong membangun rumah untuk rakyat didaerahnya masing-masing. Semangat tersebut sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Pokoknya semua rumah di Indonesia MCK nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," tandasnya
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.