Dark/Light Mode
Eksklusif Dengan Bahlil Lahadalia
Menteri ESDM Bertekad Percepat Hilirisasi Dan Swasembada Energi

RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat tugas dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi dan mempercepat hilirisasi. Salah satu upayanya yaitu meningkatkan lifting minyak untuk mengurangi impor. Dia sudah menyiapkan sejumlah langkah terukur dan komprehensif untuk mewujudkannya.
Berikut ini wawancara Rakyat Merdeka dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara eksklusif pada Kamis (28/11/2024) di Kantornya. Dari Rakyat Merdeka hadir Kiki Iswara Darmayana (CEO Rakyat Merdeka Group), Ratna Susilowati (Direktur Pemberitaan), Kartika Sari (Wakil Pemimpin Redaksi), Firsty Hestyarini (Pemimpin Redaksi RM.id), Sarif Hidayat (Chief Executive Editor), Bambang Trismawan (Reporter) dan Khairizal Anwar (Jurnalis Foto/ Video). Berikut kutipannya.
Selamat atas pelantikan sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Prabowo. Apa pesan dan tugas khusus dari Presiden?
Terima kasih atas ucapannya. Setelah dilantik sebagai Menteri ESDM, saya mendapat arahan program prioritas pemerintah. Fokus utama adalah kedaulatan pangan, penyediaan makanan bergizi, kedaulatan energi dan hilirisasi. Saya dipesankan betul oleh Presiden Prabowo, mengenai pentingnya mewujudkan kedaulatan energi dan mempercepat hilirisasi.

Saat ini, konsumsi BBM kita mencapai 1,5 juta barel per hari. Sementara lifting minyak domestik sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, kita masih harus mengimpor 1 juta barel per hari.
Dibandingkan tahun 1996-1997, situasinya sangat berbeda. Saat itu, produksi minyak kita mencapai 1,6 juta barel per hari. Dan mampu mengekspor hingga 1 juta barel per hari. Makanya, 40 persen pendapatan negara waktu itu berasal dari sektor migas.
Saat ini, saya juga diminta meningkatkan lifting LPG. Konsumsi LPG nasional mencapai 8 juta ton per tahun, tetapi produksi dalam negeri 1,6-1,7 juta ton. Jadi, kita masih mengimpor sekitar 6-6,3 juta ton LPG setiap tahun. Total subsidi untuk LPG mencapai Rp 87 triliun per tahun. Ini tantangan yang harus segera diatasi.
Persoalan lain terkait energi nasional adalah kapasitas penyimpanan BBM. Saat ini, daya tahan storage kita hanya 21 hari. Padahal di tingkat global, bisa mencapai 90 hari. Jadi, situasi ini membuat kita rentan. Dengan alasan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kedaulatan energi. Beliau menyampaikan kepada saya, sebuah negara akan kuat kalau ada kedaulatan energi. Saya diperintah Presiden segera melakukan langkah-langkah terukur dan komprehensif, demi meningkatkan lifting minyak dan gas.
Bagaimana caranya meningkatkan lifting minyak?
Saya sudah panggil semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untuk mengoptimalkan sumur-sumur kita. Ada tiga pendekatan untuk meningkatkan lifting. Pertama, mengintervensi sumur-sumur yang ada dengan pemanfaatan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). Karena sumur-sumur yang ada di Indonesia itu kan sumur-sumur tua.
Baca juga : Fahmi Zikrillah: Yang Kami Lakukan, Manual Dan Berjenjang
Kedua, melalui rencana pengembangan atau plan of development (PoD). Sumur sumur yang sudah selesai eksplorasi -yang baru selesai PoD, tapi belum jalan-saya perintahkan segera memproduksi. Ada sekitar 330 lapangan minyak yang kami minta cepat untuk memproduksi. Dan ketiga, melakukan percepatan untuk eksplorasi. Minggu depan, saya mulai tenderkan 6 wilayah kerja yang totalnya ada sekitar 60 wilayah kerja, lewat SKK Migas.
Apa tantangannya?
Tantangan utamanya adalah soal sweetener (insentif) bagi investor yang tertarik melakukan eksplorasi sumur minyak baru. Perdebatan soal ini, selalu terkait skema yang digunakan, apakah memilih cost recovery atau gross split.
Kompetisi global juga menjadi tantangan besar. Banyak negara yang memiliki cadangan minyak dan gas, menawarkan insentif yang lebih menarik. Akibatnya, perusahaan minyak besar cenderung beralih ke negara-negara tersebut.
Bagaimana Pemerintah merespons situasi ini?
Kami menata ulang regulasi. Mengambil beberapa langkah seperti memangkas tahapan birokrasi untuk mempercepat proses, menawarkan sweetener yang lebih kompetitif, dan memberikan fleksibilitas kepada investor untuk memilih skema insentif. You mau gross split OK, cost recovery juga OK. Ini penting, supaya tidak ada lagi perdebatan. Karena ini menyangkut ketahanan energi.
Baca juga : Haykal: Waktu Pilpres, Ada Tabulasi Yang Keliru
Apa yang akan dilakukan Kementerian ESDM untuk menciptakan iklim yang kondusif di bidang eksplorasi?
Kami mendorong SKK migas dan kontraktor menjadi lebih aktif. Salah satu caranya, memberikan sweetener melalui insentif pajak. Sekarang ini, orang baru mau eksplorasi sudah kena pajak. Padahal produksi saja belum. Untuk satu sumur, biaya eksplorasi bisa mencapai 70 sampai 100 juta dolar Amerika Serikat (AS). Barang belum ada, sudah kita mintakan pajak.
Saya berpendapat pajak tetap ada, tapi tidak di depan. Pajak kita kenakan di akhir, setelah eksplorasi. Setelah ada hasil, ada produksi, baru kita kenakan pajak. Itu lebih fair. Karena PPN itu pajak pertambahan nilai. Kalau tidak ada nilai yang muncul, apa yang dipajakin. Itu saja logikanya. Apalagi, pengusaha yang melakukan eksplorasi biasanya masih rugi. Bagaimana mau kita pajakin, kalau orangnya masih rugi? Saat ini, saya sedang menyusun penyesuaian regulasi tersebut. Dan saya sudah minta SKK Migas untuk melakukan negosiasi dengan K3S.
Soal ini, kadang kita terlalu asyik membuat regulasi yang menyusahkan sendiri. Jangankan pengusaha, birokrasi saja susah. Makanya, saya ingin melakukan reformasi habis-habisan di sini.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.