Menteri ESDM Bertekad Percepat Hilirisasi Dan Swasembada Energi

 Sebelumnya 
Kira-kira, seperti apa animo investor, seandainya langkah ini dijalankan?

Saya yakin, akan banyak yang tertarik. Pasti. Karena ini kom­petitif. Saya sudah membuat dampak positif negatif dari tawaran kooperatif antara kita dengan negara lain. Skemanya sudah saya buat. Kami juga membebaskan investor memilih skema gross split atau cost recovery. Silakan. Tidak ada perdebatan. Pilih saja mana yang kalian suka. Kami seperti restoran rumah makan padang saja. Kami siapkan semua menu­nya. Silakan investor memilih. Kalau yang kami siapkan di­anggap masih belum cukup, sebut menu apa yang diinginkan. Kita masakin. Konsep ini saya lakukan, saat menjadi Menteri Investasi, ketika saya melaku­kan komunikasi dan promosi investasi.

Saat ini, ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi dan sudah masuk tahap kon­struksi untuk produksi. Sebanyak 295 di antaranya meru­pakan milik Pertamina. Sisanya, K3S lain. Dari 301 wilayah, ada 25 wilayah kerja yang sudah diserahkan kepada negara untuk ditawarkan kepada pihak swasta. Jadi, kalau K3S lain sudah se­lesai eksplorasi tapi tidak bisa produksi, maka wilayah itu akan dikembalikan kepada negara. Perlakuan ini setara untuk semua pihak.

Saya juga berpikir untuk membuat kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kedua. Sebelumnya, kita kan sudah mencabut IUP yang ti­dak produktif. Jadi, jika ada K3S yang sudah kita kasih izin eksplorasi, tapi masih menunda-nunda karena berbagai alasan, kami tidak akan ragu untuk mengembalikannya kepada negara. Menurut esensi Pasal 33 UUD 1945, seluruh kekayaan alam, baik di darat, laut mau­pun udara dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Artinya, sumber daya alam ini milik negara. Negara hanya memberikan izin kepada pengusaha atau konsesi untuk mengelolanya. Jika pengusaha tidak bisa mengelola, negara akan mengambil alih dan menawarkannya kepada pihak lain yang lebih mampu.

Baca juga : Dukung Stabilitas Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, BRI Raih Dua Penghargaan Pada Bank Indonesia Awards 2024

Kapan ya, Indonesia tidak lagi mengimpor BBM?

Presiden sudah menargetkan bisa. Lebih cepat lebih baik. Beliau mengatakan kepada saya, Mas Bahlil, kalau bisa selesai lebih cepat dalam lima tahun ini, itu akan lebih baik. Jika tidak, maksimal ya dalam waktu 10 tahun.

Sekarang ini, kami berupaya meningkatkan lifting. Eksplorasi saja membutuhkan waktu 4-5 tahun. Kami fokus mendo­rong eksplorasi. Makanya, kita undang K3S yang hebat-hebat. Untuk gas, kami optimis, Indo­nesia akan mengalami surplus di tahun 2026. Yang kurang itu, gas C3 dan C4 untuk bahan baku LPG. Kami kembangkan hal ini bersama Pertamina. Karena 65 persen dari total lifting di­kuasai Pertamina. Kami su­dah meminta Pertamina, untuk segera melakukan eksplorasi pada wilayah kerja yang sudah mereka kuasai.

Selain meningkatkan lifting minyak, strategi apa lagi yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan energi?

Baca juga : Fahmi Zikrillah: Yang Kami Lakukan, Manual Dan Berjenjang

Kita harus ingat, sektor minyak bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ekplorasi membutuh­kan waktu minimal tiga ta­hun, dan lima tahun baru ada hasilnya. Presiden mengatakan kepada saya, jika lifting kita tidak maksimal dan belum men­capai target yang diharapkan, kita harus mengoptimalkan biodiesel (bahan bakar campuran antara solar dan minyak sawit). Jadi, pada akhir 2024 atau awal Januari nanti, kita sudah akan menerapkan B40 (campuran 60 persen solar dan 40 persen minyak sawit). Dan pada tahun 2026, kita akan menerapkan B50.

Jika B50 berhasil diterapkan, kita tak perlu lagi mengimpor solar. Karena kebutuhan solar dapat sepenuhnya terpenuhi dari dalam negeri. Selain itu, kami juga mendorong peng­gunaan motor dan mobil listrik, mengingat sekitar 40 persen kon­sumsi BBM berasal dari sektor transportasi.

Jadi, ada tiga strategi utama yang kami jalankan untuk mewujudkan ketahanan energi. Yakni meningkatkan lifting minyak, mendorong penggunaan biodiesel, dan mempercepat adopsi kendaraan listrik. Kami juga tengah melakukan refor­masi terhadap berbagai regulasi yang menghambat percepatan proses ini.

Bagaimana dengan rencana pengembangan bioavtur dan B50?

Baca juga : Haykal: Waktu Pilpres, Ada Tabulasi Yang Keliru

Rencana pengembangan bio­avtur dan B50 saat ini mengha­dapi tantangan terkait pendan­aan. Belum ada dana tambahan dari pemerintah untuk mendu­kung program tersebut. Semen­tara ini, pembiayaan ditalangi Badan Pengelola Dana Perke­bunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dengan menggunakan pungutan dari hasil ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Tapi, jika program B40 belum mendapatkan top up, maka perlu ada cara lain untuk mewujudkan B50. Agar tidak membebani keuangan negara.

Salah satu opsi yang diper­timbangkan adalah dengan me­naikkan harga sedikit, agar tidak membebani APBN. Strategi ini juga perlu diterapkan, agar CPO Indonesia tidak ditolak pasar Eropa. Soal ini, saya sudah bicara ke Presiden. Dan presiden punya pandangan, kalau negara Barat menolak CPO kita, ya sudah. Kita tidak usah ekspor. Kita pakai CPO untuk bahan baku energi bersih. Ini juga akan untuk mendorong terwujudnya target net zero emission pada ta­hun 2060. Jadi, kita nggak perlu impor solar lagi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.