Dark/Light Mode
Eksklusif Dengan Bahlil Lahadalia
Menteri ESDM Bertekad Percepat Hilirisasi Dan Swasembada Energi
Sebelumnya
Bagaimana dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), apakah sudah menyiapkan insentif?
Khusus untuk energi baru terbarukan, perdebatannya berkisar pada masalah harga jual listrik. Ada dua isu besar di sini. Yaitu biaya investasi yang tinggi dan harga jual yang sudah ditetapkan dari PLN. Ada ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan harga yang diambil.
Investasi EBT itu sangat mahal. Biaya 1 megawatt EBT setara enam kali biaya 1 megawatt yang dihasilkan pembangkit batu bara. Sementara PLN menjual dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Ujung-ujungnya, ada dana talangan subsidi.
Saya membuat strategi, Keputusan Menteri-nya sudah ada. Jadi, kami memberikan kontrak kerja dengan PLN hingga 30 tahun. Biaya pokok penyediaan (BPP) akan diturunkan bertahap, setiap 10 tahun. Dari perhitungan kami, break even point (BEP) untuk geothermal itu 8 sampai 9 tahun. Jadi misalnya, dalam 10 tahun pertama, biayanya 9,5 sen per kWh. Lalu, pada 10 tahun kedua, harganya turun menjadi 7,3 sen per kWh. Nah, pada 10 tahun ketiga, biayanya akan sama. Jadi awalnya, tidak banyak profit, tapi bisa mengembalikan belanja modal (capital expenditure). Tahun kedua, tinggal panen. Skema itu tidak memberatkan PLN, negara, dan juga konsumen. Win-win solution. Jadi, memang harus ada strategi dan harus ada improvisasi.
Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Terkait ketahanan energi apa langkah yang dilakukan Kementerian ESDM untuk mendukung pencapaian target tersebut?
Banyak orang tanya, apa yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 6 persen. Saya selalu menjawab, salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi kita adalah hilirisasi. Ada 28 komoditas yang harus melalui proses hilirisasi. Baik di sektor ESDM, kehutanan, perikanan, pertanian, maupun perkebunan. Dari 28 komoditas tersebut, total investasi mencapai 600 hingga 700 miliar dollar AS. Sebanyak 91 persen di antaranya berasal dari sektor ESDM.
Jadi, tidak ada negara yang dapat berkembang pesat, jika hanya mengirimkan sumber daya alamnya dalam bentuk bahan baku. Negara harus menciptakan nilai tambah atau hilirisasi. Instrumen-nya ya industrialisasi. Ini adalah strategi untuk meningkatkan pendapatan per kapita. sekaligus meningkatkan produk domestik bruto (PDB).
Jadi menurut saya, tidak ada pilihan lain selain menggiatkan hilirisasi untuk mencapai pertumbuhan 8 persen. Kalau kita tidak bisa melakukan hilirisasi, apa bedanya kita dengan zaman VOC Belanda? Nah untuk mencapai hilirisasi, dibutuhkan teknologi, pasar, dan jaringan kerja sama yang kuat. Karena itu, hilirisasi adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara berdaulat.
Apakah strategi hilirisasi ini juga akan membantu Indonesia untuk melepaskan diri dari jebakan middle income trap?
Seharusnya, ya. Jika suatu negara memiliki pendapatan per kapita sebesar 10 ribu dolar AS, itu artinya negara tersebut sudah lepas dari jebakan pendapatan rendah atau income trap. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
Baca juga : Fahmi Zikrillah: Yang Kami Lakukan, Manual Dan Berjenjang
Sepuluh tahun lalu, investasi menjadi alat utama untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, menurut saya, saat ini tidak cukup hanya dengan menciptakan pekerjaan. Lebih dari itu, kita harus fokus menumbuhkan lapangan kerja yang berkualitas. Hanya industri yang dapat menyediakan pekerjaan dengan gaji layak -mulai dari 10 juta hingga 15 juta per bulan – yang dapat mewujudkannya.
Untuk itu, kita perlu memberi skill yang tepat kepada tenaga kerja. Sekolah dan perguruan tinggi kita harus mampu menyediakan fakultas yang adaptif dengan kebutuhan pasar kerja.
Kementerian ESDM selama ini mendukung pembangunan energi baru di desa-desa, sekaligus memberdayakan masyarakatnya. Apakah program semacam ini akan terus dilakukan?
Kami akan galakkan terus. Kita buat terobosan. Kontribusi terhadap EBT tidak hanya dilakukan perusahaan besar, tetapi juga perusahaan kecil. Sepanjang mereka mampu melakukan, ini harus kita galakkan. Masalah ini juga harus kita sikapi dengan bijaksana. Kita harus jaga keseimbangan.
Bagaimana dengan subsidi BBM, apa langkah pemerintah supaya tepat sasaran? Ada isu pengemudi ojek online tidak mendapat BBM bersubsidi. Bagaimana penjelasannya?
Baca juga : Haykal: Waktu Pilpres, Ada Tabulasi Yang Keliru
Subsidi tidak akan dicabut, namun kita harus akui bahwa sebagian besar subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Ini harus menjadi kesepakatan nasional. Selama ini, orang kaya juga ikut menggunakan BBM subsidi. Padahal subsidi harusnya diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.
Ada pola yang sedang kami susun. Sebagai Ketua Tim Penggodokan Kebijakan Subbsidi Energi, saya mengevaluasi metode subsidi BBM yang tepat sasaran. Kami sedang mendata masyarakat yang berhak menerima subsidi. Saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kami memperkirakan sekitar 20-30 juta kepala keluarga (KK) akan menerima subsidi ini. Data tersebut nantinya digunakan untuk pendistribusian BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. Baik dalam bentuk barang atau uang tunai. Soal ojol, sebagian mungkin masuk dalam 30 juta KK. Ini masih dalam tahap evaluasi dan belum final. Kami sedang mengkaji hal ini.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Senin, 2 Desember 2024 dengan judul Eksklusif Dengan Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Bertekad Percepat Hilirisasi Dan Swasembada Energi
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
