Dewan Pers

Dark/Light Mode

Bagikan Duit PKH Di Garut

Jokowi Ingin Tak Ada Lagi Ketimpangan Di Masyarakat

Senin, 21 Januari 2019 14:46 WIB
Presiden RI Joko Widodo, Penyerahan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, kab. Garut, Sabtu 19 Januari 2019. (Foto :Istimewa).
Presiden RI Joko Widodo, Penyerahan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, kab. Garut, Sabtu 19 Januari 2019. (Foto :Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Jokowi terus digenjot. Program ini diharapkan bisa berperang terhadap kesenjangan dan ketimpangan di masyarakat.

Presiden Jokowi mengingatkan kepada ibu-ibu penerima bantuan sosial PKH untuk memanfaatkan dana tersebut dengan benar.

“Penggunaan uang PKH harus diperhitungkan. Jangan sampai tergesa-gesa mengambil dan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati,” kata Jokowi di hadapan 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Garut, Jawa Barat, Sabtu kemarin.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan tiga harapannya kepada penerima PKH. “Pertama, PKH ini harus betul-betul menyasar kepentingan anak bersekolah agar mereka mendapatkan pendidikan. Itu harus dinomorsatukan,” tegasnya.

Berita Terkait : Gojek & Polresta Samarinda Kompak Layani Masyarakat

Kedua, lanjutnya, gizi anak-anak harus diperhatikan. Dana bansos PKH harus dimanfaatkan juga untuk membeli pangan bergizi seperti telur, ikan, sayur, dan buah. “Anak-anak harus sehat, cerdas dan pintar,” harapnya.

Calon presiden nomor 01 ini mengatakan, negara memerlukan anak-anak yang pintar, cerdas, sehat sehingga kelak Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju.

Ketiga, lanjutnya, dana PKH digunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga sebagai tambahan modal usaha. Misalnya, untuk jualan gorengan, bakso, atau nasi uduk.

“Negara sedang berperang terhadap kesenjangan, ketimpangan. PKH diharapkan dapat mengurangi kesenjangan itu. Kemandirian ekonomi harus diwujudkan, dan anak-anak bisa bersekolah semuanya,” harap Presiden.

Berita Terkait : Jokowi: Selesaikan Segera Regulasi Kendaraan Bermotor Listrik

Saat ini, total bantuan PKH yang disalurkan hari ini sebesar Rp 2.728.575.000 miliar. Rinciannya, bantuan tetap sebesar Rp 1.091.750.000 dan bantuan komponen setiap jiwa sebesar Rp 1.636.825.000.

Provinsi Jawa Barat merupakan penerima bantuan PKH terbesar ke-tiga seIndonesia. Tahun 2018 Bantuan PKH disalurkan kepada 1.537.418 KPM dengan nilai Rp 2,8 triliun.

Tahun 2019 nilai bantuan sosial PKH untuk Jawa Barat, meningkat menjadi 5,1 triliun. Bantuan PKH tahap I tahun 2019 yang akan disalurkan di Jawa Barat, senilai Rp 1,9 triliun.

Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan, Badan Pusat statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 25,67 juta orang atau 9,66 persen per september 2018. Angka tersebut menurun dibandingkan per maret 2018 sebesar 25,95 juta orang atau 9,82 persen.

Berita Terkait : Jokowi Minta Penanganan Bencana Diperkuat

“Kenaikan anggaran bantuan PKH pada tahun 2019 diharapkan dapat kembali menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” harapnya.

Untuk itu, Kementerian Sosial terus mendorong KPM PKH agar dapat sejahtera mandiri.

Pada tahun 2018 sebanyak 621.789 KPM PKH dinyatakan lulus dari kepesertaan PKH. Tahun 2019 mentargetkan KPM PKH lulus sebanyak 7,93 persen. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau Familly Development Session (FDS).

P2K2 dilakukan secara masif oleh para Pendamping PKH ke setiap KPM. Pendamping mengarahkan KPM agar memanfaatkan bantuan PKH untuk keperluan produktif di antaranya, meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pembelian pangan yang mendukung pada peningkatan gizi, meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak-anak agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mengarahkan para penerima manfaat PKH untuk mewujudkan kemandirian ekonomi agar tidak tergantung pada bantuan PKH. [QAR]