Jokowi Bangun SDM Besar-besaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Selain membangun infrastruktur yang masif, Presiden Joko Widodo juga memastikan fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu disampaikan saat membuka Jambore Sumber Daya Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/12). Menurut Presiden, pembangunan SDM adalah sebuah prasyarat agar Indonesia bisa maju ke depan. Karena kita ini memang berkompetisi, beradu pintar, beradu cepat, dan beradu strategi dengan negara lain.

"Kalau hanya fokus pada infrastruktur, tapi pembangunan SDM dilupakan, kita akan sulit bersaing," kata Jokowi. Karena itu, Jokowi memastikan, akan bergeser untuk fokus ke pembangunan SDM. "Tetapi kita juga harus ngomong apa adanya, bahwa sekarang ini masih ada 9,8 persen penduduk kita yang berada pada kondisi miskin. Tahun 2014, angkanya masih 11,2 persen. Tahun ini, angkanya turun menjadi 9,8 persen. Untuk menurunkan angka kemiskinan, kalau sudah 1 digit, memang perlu tenaga ekstra," jelas Jokowi. Makanya, tambah Jokowi, ada program yang namanya PKH. Ini adalah salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan.

Baca juga : Sri Mulyani Apresiasi Langkah Geo Dipa Membangun Masyarakat

"Yang kita perhatikan itu bukan hanya urusan fisik infrastruktur, tapi juga peningkatan kualitas SDM melalui bantuan program PKH. Inilah wujud keberpihakan negara pada rakyatnya. Jangan ada ngomong lagi urusan hanya infrastruktur-infrastruktur, mereka nggak ngerti kita punya PKH. Sebelumnya, yang kita berikan PKH hanya 6 juta. Tahun 2018, sudah meloncat menjadi 10 juta KK," terang Jokowi.

Tahun 2020, Jokowi ingin agar 15,6 juta KK yang masuk dalam kotak keluarga miskin, semuanya dapat PKH. "Jadi, tugas Bapak Ibu Saudara sekalian semakin berat mendampingi keluarga ini, agar bisa langsung meloncat ke level lebih tinggi," pesannya.

Baca juga : Kemensos Berhasil Pertemukan Kembali 30 Anak Yang Terpisah Dari Keluarga

Jokowi juga mengingatkan soal validasi data. Ini penting dilakukan agar penerima PKH adalah pihak yang benar-benar berhak. Selain itu, penyalurannya juga harus dipastikan, agar benar-benar sampai di tangan penerima manfaat. "Meski sistem sudah kita bangun, tapi harus dipastikan anggaran itu sampai ke tangan penerima manfaat," tegas Jokowi sambil menambahkan anggaran PKH di 2018 sebesar Rp 19 triliun, tahun depan meloncat menjadi Rp 34 triliun. "Tahun depannya lagi, nggak tahu melompat berapa lagi," katanya.

Jokowi juga mengingatkan, agar para pendamping bisa pro aktif mengajari kelompok pra sejahtera, supaya bisa lepas dari ketergantungan dan naik ke level lebih tinggi. Di bidang kesehatan, misalnya. Kelompok PKH harus diupayakan tidak ada stunting, kekerdilan. Itu harus dipastikan betul.

Baca juga : Gelar One Day For Children, Kemensos Hibur Anak-Anak Korban Gempa Pasigala

Para pendamping juga bisa mengarahkan soal pengelolaan keuangannya. Kita akan mengajari rakyat agar bisa mengelola keuangan yang kita berikan, jangan sampai dipakai untuk hal konsumtif. "Harus dipakai untuk hal yang produktif. Kalau punya kemampuan berbisnis, dagang, ajari mereka. Itu paling cepet untuk masuk ke level lebih atas," papar Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu memberikan salah satu bukti keberhasilan program PKH. "Kemarin, saya ketemu penjual gorengan di wilayah Jakarta Timur. Yang biasanya jual gorengan sehari modal 200 ribu, kini meningkat jadi 500 ribu setelah disuntik PKH. Sehingga kapasitas lebih besar, omset lebih besar, dan keuntungan lebih besar. Ini lebih sustain kalau kita bisa mengajari mereka berbisnis," tutur Jokowi. [TIM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.