Dark/Light Mode

Tegas! Menag Nasaruddin Umar Tak Mau Promosikan Jabatan Cuma Karena Ordal

Jumat, 21 Maret 2025 13:40 WIB
Menag KH Nasaruddin Umar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ditjen Bimas Islam 2025 yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI, Kamis (20/3/2025). (Foto: dok. Kemenag)
Menag KH Nasaruddin Umar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ditjen Bimas Islam 2025 yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI, Kamis (20/3/2025). (Foto: dok. Kemenag)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Agama (Menag) KH Nasaruddin Umar menegaskan komitmen untuk memberantas praktik suap dalam promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Dia tidak akan menandatangani Surat Keputusan (SK) promosi bagi siapa pun yang terbukti melakukan praktik tidak etis. Termasuk, yang hanya mengandalkan jalur koneksi alias orang dalam (ordal).

“Saya tidak akan mempromosikan seseorang hanya karena memiliki koneksi. Lebih baik mengangkat orang yang masih perlu belajar tetapi memiliki integritas, daripada orang yang cakap tetapi korup,” tegas Menag dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ditjen Bimas Islam 2025 yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI, Kamis (20/3/2025).

Baca juga : Wamen Fahri: Kita Harus Kompak Untuk Tuntaskan Masalah Perumahan

Menag menuturkan, jabatan adalah amanah yang harus diperoleh dengan cara yang benar. Menurutnya, promosi harus didasarkan pada kompetensi, dedikasi, dan integritas. Bukan kedekatan atau kepentingan pribadi.

Menag yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal berharap, lingkungan Kemenag dapat semakin bersih dari praktik korupsi, dan semakin profesional dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

“Jika garis tangan kita memang ditakdirkan untuk naik jabatan, itu akan datang dengan sendirinya. Yang terpenting adalah bekerja dengan jujur dan ikhlas demi kemaslahatan umat,” tandasnya.

Baca juga : Ketua Umum Golkar Terharu, Santri Ponpes Nyanyikan Mars dan Hymne Partai Golkar

Menag juga mendorong seluruh jajaran Ditjen Bimas Islam untuk lebih profesional dalam melayani umat. Ditjen Bimas Islam yang dianggap sebagai wajah depan Kemenag, harus menjadi contoh bagi unit lainnya.

Karena itu, Menag pun mengingatkan pentingnya kebijakan berbasis data dalam setiap pengambilan keputusan.

"Jangan membuat kebijakan yang terlalu melangit, tanpa dasar kuantitatif yang kuat. Sebelum mengambil keputusan, lakukanlah survei agar kebijakan kita benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pesan Menag.

Baca juga : Sinergi, Menkes & Kadin Gelar Lomba Cek Kesehatan Untuk Karyawan

Pemanfaatan teknologi saat ini, imbuhnya, memungkinkan akses cepat terhadap sejumlah informasi. Dengan memanfaatkan data dari sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan yang dibuat bisa lebih akurat dan tepat sasaran.

“Teknologi sudah sangat maju. Dengan membuka internet, kita bisa mengetahui data terbaru secara akurat, cepat, dan terpercaya,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.