Pemerintah Dorong Literasi Keuangan, Targetkan Inklusi 91 Persen Di 2025

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus memperkuat inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. 

Sebagai bagian dari strategi ini, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Jumat (21/3/2025).

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pimpinan lembaga keuangan seperti Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Mahendra Siregar, Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Dirut Himbara.

Menurut Airlangga, jumlah masyarakat Indonesia yang telah memiliki fasilitas perbankan mencapai sekitar 89 persen. Namun, masih ada daerah yang perlu perhatian lebih, seperti Maluku Utara dan Halmahera. 

Baca juga : Mendikdasmen Apresiasi Gerakan Santri Menulis 2025

“Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong literasi keuangan agar masyarakat bisa memanfaatkan rekening mereka dan memahami risiko investasi,” ujar Airlangga.

Pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan akses layanan keuangan formal dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Salah satu langkah konkret adalah elektronifikasi bantuan sosial dan subsidi pemerintah, yang sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, hingga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah 3T.

Menurut Airlangga, tingkat inklusi keuangan nasional terus meningkat dengan pencapaian 88,7 persen penggunaan akun dan 76,3 persen kepemilikan akun pada tahun 2023. Targetnya, angka ini naik menjadi 91 persen pada 2025 dan 93 persen pada 2029, sesuai dengan RPJMN.

Baca juga : RI Kebut Daya Saing Industri Padat Karya

Meski inklusi keuangan terus membaik, masih ada tantangan dalam pemerataan akses. “Tingkat inklusi keuangan di perkotaan mencapai 91,5 persen, sementara di pedesaan baru 84,8 persen. Namun, dari segi gender dan usia, tidak ada perbedaan signifikan,” jelas Airlangga.

Untuk mendukung kebijakan inklusi keuangan, pemerintah juga menerapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang memperkenalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis data ini mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi, seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE, guna memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Saat ini, DTSEN telah mencatatkan penerima manfaat dari berbagai program pemerintah, antara lain: 10 juta KPM penerima PKH, 18,8 juta KPM penerima bantuan sembako, 21,5 juta siswa penerima PIP, 96,8 juta penerima PBI JKN, 16,4 juta peserta Kartu Prakerja, 40,7 juta pelanggan penerima subsidi listrik, 7,05 juta debitur penerima KUR.

“Dengan DTSEN yang berbasis single identifier, data ini dapat digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial secara digital, memonitor lalu lintas devisa, dan meningkatkan kepatuhan pajak,” tambah Airlangga.

Baca juga : IHSG Anjlok, Pemerintah Diminta Pulihkan Pasar Dengan Kebijakan Pro Bisnis

Pemerintah berharap bahwa dengan integrasi kebijakan, penguatan literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi, inklusi keuangan di Indonesia akan semakin merata dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.