Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pencairan bantuan sosial pendidikan bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebelum Lebaran 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, pencairan itu menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendukung pendidikan di Jakarta.
“Yang paling penting bagi saya adalah Kartu Jakarta Pintar. Mudah-mudahan KJP ini sebelum Lebaran sudah bisa kita bagikan kepada 705.000 penerima,” ujar Pramono Anung, saat dijumpai di Balai Kota Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).
Di antara 705.000 penerima KJP pada tahun ini, sekitar 520.000 di antaranya merupakan penerima yang telah menerima bantuan sebelumnya. Namun, untuk tahun ini ada penambahan kuota penerima yang diperkirakan mencapai 200.000 orang.
Baca juga : Bareng Seskab Teddy, Menhub Cek Kesiapan Stasiun Gambir Hadapi Lebaran 2025
“Dari 705.000 penerima, 520.000 sudah menerima sebelumnya. Sisanya, ada tambahan sekitar 200.000 penerima baru,” terang Pramono.
Selain KJP, Pramono juga menyinggung mengenai pemutihan ijazah bagi pelajar tingkat SD hingga SMA/SMK. Pemutihan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah terkait ijazah yang tidak tercatat dengan jelas di sekolah-sekolah.
Hal ini bertujuan agar masalah administrasi pendidikan di Jakarta dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menjadi hambatan bagi para pelajar dalam melanjutkan pendidikan.
“Kami akan segera menyelesaikan masalah pemutihan ijazah untuk SD, SMP, SLTA, atau yang sederajat. Semua akan kami putihkan dan kami akan segera selesaikan,” ujar Pramono.
Baca juga : Tunjangan Profesi 120.067 Guru dan Pengawas PAI Cair Sebelum Lebaran
Tidak hanya soal pendidikan, Gubernur Pramono Anung juga memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan pedagang dan UMKM di Jakarta.
Sebagai bagian dari program 100 hari kerja, Pramono menegaskan bahwa pemerintah akan meluncurkan bantuan modal bagi UMKM, salah satunya melalui penyelesaian program Kampung Bayam yang telah dimulai pada periode pertama.
"Saat ini, kami konsentrasi untuk membantu rakyat kecil, salah satunya dengan program penyelesaian Kampung Bayam. Program ini sudah selesai pada periode pertama dan akan segera dilanjutkan,” ujar Pramono.
Salah satu isu yang juga dibahas oleh Pramono adalah soal banyaknya tanah bersertifikat ilegal yang ditemukan di sekitar wilayah Jakarta. Menurutnya, status tanah yang tidak jelas tersebut akan diteliti lebih lanjut oleh pemerintah.
Baca juga : Mall Ciputra Jakarta Ajak Anak Panti Asuhan Belanja Kebutuhan Lebaran
Namun, Pramono juga menegaskan bahwa kewenangan untuk menangani masalah ini sebagian besar ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
“Kalau tanah itu memang ilegal, maka pemerintah akan mengambil tindakan sesuai ketentuan. Tapi, persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Jakarta, melainkan sebagian besar ada di Kementerian ATR. Kami akan terus berkoordinasi dengan mereka terkait masalah status tanah tersebut,” ujar Pramono.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
