Transformasi Digital Kunci Utama Layanan

RM.id  Rakyat Merdeka - Sepanjang Januari hingga Maret 2025, Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat sejumlah capaian. Transformasi digital yang diusung terbukti efektif mendorong kinerja.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, transformasi digital menjadi kunci utama peningkatan pelayanan publik di enam bidang utama Kemenkum.

“Transformasi digital membangun budaya kerja berbasis teknologi. Ini mendorong pelayanan cepat, efisien, kolaboratif dan inklusif,” ujar Supratman dalam keterangan pers capaian kinerja triwulan I di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Keenam bidang layanan itu meliputi Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Peraturan Perundang-undangan (PP), pembinaan hukum nasional, strategi kebijakan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Jika ditotal keseluruhan, Kemenkum berhasil menyumbang lebih dari Rp 530 miliar untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Mantan anggota DPR ini menegaskan, transformasi digital yang terus digencarkan turut mempercepat pelayanan publik di enam bidang tersebut. Seluruhnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Transformasi digital akan membangun budaya kerja. Terutama untuk pelayanan hukum yang semakin cepat,” jelasnya.

Di bidang AHU, Kemenkum telah menyelesaikan 2.900.948 permohonan atau 99,57 persen dari total 2.913.595 permohonan yang masuk.

Baca juga : Banteng: Kongres Ke-6 Tetap Digelar Tahun Ini

Permohonan tersebut meliputi layanan hukum perdata, pidana, badan usaha, hukum tata negara, serta otoritas pusat dan hukum internasional. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari seluruh layanan itu mencapai Rp 311.313.889.586.

Kemenkum juga menyelesaikan proses naturalisasi terhadap enam atlet sepak bola untuk memperkuat tim nasional dalam laga internasional.

Mereka adalah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romenij, Dean James, Emil Audero dan Joey Pelupessy.

“Bertambahnya pemain berkualitas akan membuat Timnas tampil maksimal dalam kompetisi skala internasional,” beber Supratman.

Beberapa agenda besar yang menjadi target utama adalah FIFA World Cup 2026, Asian Qualifiers Round 3, AFC Asian Cup 2027, peringkat 100 besar FIFA, dan 10 besar Asia dalam FIFA Matchday.

Di bidang KI, Kemenkum telah menyelesaikan 116.126 permohonan, termasuk permohonan tahun sebelumnya.

Permohonan terbanyak berasal dari sektor merek sebanyak 66.995 dan hak cipta sebanyak 36.296.

“Penerbitan sertifikat merek adalah wujud kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” ungkapnya.

Baca juga : Sistem Penjurusan Di SMA Mesti Dikaji Secara Matang

PNBP dari layanan KI mencapai Rp 220.903.378.668. Lewat program percepatan, Kemenkum menyatakan tidak lagi memiliki tunggakan pelayanan di sektor merek dari tahun sebelumnya.

Secara internasional, Indonesia menempati posisi pertama untuk permohonan paten sebanyak 715 dan desain industri sebanyak 1.186, melampaui Jepang, Cina, Amerika, dan Korea.

Di bidang PP, Kemenkum menyiapkan delapan RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas), di antaranya RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi, serta RUU Narkotika dan Psikotropika. Tiga rancangan peraturan pemerintah (RPP) juga tengah disiapkan sebagai pelaksanaan KUHP baru yang berlaku 2026.

Kemenkum juga menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi peraturan di berbagai bidang.

Peluncuran aplikasi e-Harmonisasi pada Februari lalu disebut mempercepat dan meningkatkan transparansi proses harmonisasi.

“e-Harmonisasi memungkinkan instansi pengusul mengajukan permohonan daring hanya dalam 5 hari kerja,” tuturnya.

Dalam bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum menyediakan bantuan hukum gratis melalui organisasi bantuan hukum terakreditasi.

Untuk periode 2025 hingga 2027 sudah terdaftar 777 pemberi bantuan hukum. Kemenkum juga menginisiasi pendirian 1.764 pos bantuan hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan.

Baca juga : Bawaslu Gandeng Polisi & Jaksa

“Posbankum memberikan layanan informasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan ke advokat probono,” ucap Supratman.

Di bidang strategi kebijakan, terdapat tiga jurnal terbitan Kemenkum yang telah terakreditasi SINTA 2, yaitu Jurnal Hukum De Jure, Jurnal HAM dan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH). Selama triwulan I-2025, ketiga jurnal itu telah menayangkan 109 artikel dengan total 41.858 halaman dilihat.

Kemenkum juga menyediakan e-Book sebagai bentuk kajian kebijakan yang dapat diakses gratis oleh masyarakat. Semua layanan jurnal dan buku elektronik tersedia secara daring.

“Itu bisa dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan, akademik, atau penelitian,” tutur Politisi Partai Gerindra ini. JAR

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Rabu, 16 April 2025 dengan judul "Kemenkum Genjot Kinerja Triwulan I, Transformasi Digital Kunci Utama Layanan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.