Erick Thohir Gandeng KPK Bangun Sistem Pengawasan Lebih Ketat

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, pengelolaan perusahaan negara yang kian dinamis, terutama pasca UU BUMN terbaru, UU Nomor 1/2025, dan keberadaan BPI Danantara, membutuhkan sinkronisasi yang kuat agar pengawasan terhadap BUMN kian ketat.

Atas dasar itu, Erick menambahkan kerja sama dan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi langkah krusial bagi Kementerian BUMN agar penugasan dan pola kerja baru berdasarkan UU BUMN nomor 1/2025 bisa dijalankan dengan maksimal.

Baca juga : Erick Dan KPK Bahas Upaya Pencegahan Korupsi Di BUMN

"Ada penugasan dan pola kerja baru yang harus kami lakukan berdasarkan UU BUMN terbaru itu. Dengan masih menguasai saham seri A, kami tak hanya punya peran untuk mendorong percepatan, tapi juga berperan dalam persetujuan dividen, merger, dan juga penutupan BUMN." ujar Erick Thohir saat menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Karena tugasnya makin kompleks, termasuk mengawal harapan Presiden Prabowo agar BPI Danantara menjadi pengelola investasi yang sukses dan sehat, maka kerjasama dengan KPK harus ditingkatkan dengan membangun sistem yang lebih ketat dan juga menyesuaikan dengan UU BUMN itu," lanjut Erick, yang didampingi Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Baca juga : Kena Retas, Bank DKI Gandeng IBM Perbaiki Sistem Layanan

Dalam UU BUMN yang baru, jajaran direksi hingga komisaris, perusahaan BUMN tak lagi termasuk dalam penyelenggara negara sehingga diperlukan definisi turunannya.

Tak hanya itu, peran pengawasan terhadap BPI Danantara juga menjadi tugas yang harus dijalankan agar sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto agar Danantara maksimal dalam mengelola kekayaan negara.

Baca juga : Menteri Dody Optimistis Target Swasembada Pangan Nasional Lebih Cepat

Atas dasar itu, Erick menilai langkah sinkronisasi dengan KPK untuk membuat sistem pengawasan yang baru dan lebih ketat sejalan dengan kebijakan Kementerian BUMN yang sejak lama sudah melakukan program bersih-bersih BUMN.

Erick Thohir menambahkan, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan membangun sistem dan kepemimpinan. Hal ini diyakininya bisa memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.