Dark/Light Mode

Kebut Konektivitas

Menteri PU Optimis IKN Beres Sesuai Targetnya

Minggu, 5 Oktober 2025 07:00 WIB
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (Foto: Dok. Kementerian Pekerjaan Umum).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (Foto: Dok. Kementerian Pekerjaan Umum).

 Sebelumnya 
Kementerian PU menyiapkan 10 ruas konektivitas IKN, baik tol maupun jalan bebas hambatan. Selain ruas utama, ada Seksi 5B Jembatan Pulau Balang–Simpang Riko, Seksi 6A Simpang Riko–Outer Ring Road IKN, Seksi 6B Rencana Outer Ring Road–Simpang 3 ITCI, dan Seksi 6C1 Simpang 3 ITCI–Sumbu Kebangsaan Timur KIPP. Selain itu, Seksi 4A Simpang Tempadung–Outer Ring Road dan Seksi 4B Immersed Tunnel Sungai Sepaku melengkapi jaringan transportasi.

Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku telah melaporkan progres pembangunan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Basuki bertemu Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.

Baca juga : MenPANRB Dukung Penuh Transformasi Digital ANRI

“Sekaligus menyampaikan rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Basuki dalam keterangannya.

Mantan Menteri PUPR ini yakin adanya koordinasi yang erat bersama Pemerintah pusat maka progres IKN bakal makin lancar. Sehingga IKN siap menjadi Ibu Kota Politik dan menjalankan sistem pemerintahan penuh mulai 2028.

“Kami optimis IKN Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan lengkap,” katanya.

Baca juga : Petakan Kekuatan Politik, Demokrat Jawa Barat Evaluasi Seluruh DPC

Tak hanya ke Kementerian Sekretariat Negara, Basuki juga menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 1 Oktober 2025 untuk membahas pembiayaan pembangunan IKN.

Tiga skema utama disepakati pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI).

Perpres 79/2025 menetapkan syarat agar pemerintahan dapat resmi berpindah ke IKN pada 2028. Fokus pembangunan diarahkan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800–850 hektare. JAR

Baca juga : Partai Di Semua Rezim Pemenang Pemilu, Bahlil: Golkar Tidak Punya DNA Oposisi

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Minggu, 5 Oktober 2025 dengan judul "Kebut Konektivitas Menteri PU Optimis IKN Beres Sesuai Targetnya"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.