Soal Perizinan, Bahlil Siap Pasang Badan Jika Bawahannya Dipidana

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia sangat serius memperbaiki perizinan. Bahkan eks Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini siap pasang badan jika ada bawahannya yang dipidanakan karena kebijakan administrasi dalam perizinan investasi.

Hak tersebut disampaikan Bahlil di Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bagi Pemerataan Investasi di Jakarta, Rabu (19/2). Menurut Bahlil, telah memperjuangkan agar UU Omnibus Law tidak lagi membuat pasal yang mempidanakan kebijakan administrasi.

Baca juga : BP Jamsostek Bisa Tiru Malaysia Dan Vietnam

"Kami aktif di Omnibus Law untuk memperjuangkan apa yang menjadi kegalauan bapak ibu semua yang punya kewenangan soal teken-teken surat itu," katanya di hadapan ratusan para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seperti dikutip dari Antara.

Bahlil menjelaskan, para Kepala DPMPTSP dalam rapat koordinasi yang digelar beberapa waktu lalu menyatakan satu kekhawatiran yakni soal pidana dalam kebijakan administrasi. Kekhawatiran itu, juga akan mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modal di Tanah Air. Namun, dengan Omnibus Law, masalah itu kini akan dapat ditangani.

Baca juga : Penurunan Harga Gas Jangan Matikan Industri Mid Stream

"Jadi, saya katakan, Omnibus Law tidak lagi memuat pasal yang mempidanakan kebijakan administrasi. Tetapi kalau bapak ibu melakukan pidana korupsi, tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau bapak ibu dipidana karena persoalan izin yang bapak ibu keluarkan setelah aturan, datang ke Kepala BKPM. Saya akan pasang badan membela bapak ibu semua," ujarnya.

Bahlil pun sempat bercanda dengan menyebut salah satu Kepala DPMPTSP yang disebutnya lebih berani naik kapal cepat (speed boat) selama 2,5 jam ketimbang harus dipidana karena meneken surat perizinan investasi. "Saya ingat betul itu, dan dalam rapat kabinet kami minta itu. Alhamdulillah sudah masuk," katanya.

Baca juga : Lompatan Bahlil Dapat Jempol Banyak Pihak

Dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bagi Pemerataan Investasi, Bahlil mengumpulkan seluruh DPMPTSP dari seluruh wilayah di Indonesia. Selain melakukan koordinasi, tujuan dia mengumpulkan pejabat daerah itu untuk menggali masukan atas masalah pelaksanaan investasi di daerah. Semua masukan dan keluhan itu nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi yang turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi pada Kamis (20/2). [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.