Ara Siapkan 2.603 Rumah Buat Korban Banjir Sumatera

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah bergerak cepat merespons banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan pembangunan 2.603 unit rumah hunian tetap bagi korban terdampak di tiga provinsi tersebut, tanpa dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruhnya dikerjakan melalui gotong royong.

Sebanyak 2.500 unit berasal dari dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi melalui Aguan. Sementara 103 unit langsung dari dana pribadi Maruarar Sirait.

“Uangnya non-APBN, ada 2.603 rumah,” ujar Ara—sapaan Maruarar Sirait—dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Sebelumnya, Selasa malam (16/12/2025), Menteri PKP mengadakan rapat koordinasi daring bersama Menteri Hukum sekaligus memimpin rapat, Menteri Agama, Mendagri, Kepala BPKP, serta para gubernur dan bupati/wali kota dari wilayah terdampak di tiga provinsi.

Tujuan rapat koordinasi, kata Ara, untuk memastikan hambatan regulasi bisa diurai dengan cepat dan seluruh pihak memiliki “pegangan” agar percepatan tidak berubah menjadi masalah administrasi. Ara berulang kali menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu dalam bencana, regulasi mesti mendukung pertolongan.

Baca juga : KUHAP Dan KUHP Baru Hadirkan Penegakan Hukum Berkeadilan

Karena itu, Kementerian Hukum diminta memastikan payung penanganan dan proses peralihan hak bisa ditempuh lebih cepat. Sementara Mendagri mendorong dukungan Pemda, termasuk skema percepatan melalui perangkat daerah, dan BPKP menjaga agar mekanisme non-APBN tetap akuntabel.

Ara menegaskan, gotong royong swasta untuk membangun 2.603 rumah dimaksudkan untuk percepatan pemulihan agar rakyat yang rumahnya hilang atau rusak berat tidak menunggu terlalu lama.

Dalam skema kerja yang disepakati, Pemerintah Daerah diminta menyiapkan lahan, pematangan lahan, akses jalan ke lokasi, listrik, dan air. Sedangkan pihak donatur menyiapkan pembangunan rumah dan kawasan permukiman berikut fasilitas dasar di dalam kompleks. Penyiapan infrastruktur jalan, listrik, dan air tentu butuh dukungan kementerian terkait.

Di balik percepatan itu, Ara menyampaikan pesan dari Presiden. Menurutnya, dalam situasi bencana, regulasi tidak boleh menjadi penghambat.

“Peraturan itu jangan menghambat, ya. Presiden sudah kasih garis yang jelas. Jangan sampai niat baik mau cepat membantu rakyat terhambat oleh aturan yang kita buat sendiri,” ungkap Ara pada rapat daring, Selasa (16/12/2025).

Baca juga : Ahmad Doli Jabat Plt Ketua, Sekretaris Mengundurkan Diri

“Prinsipnya sederhana. Jika ada aturan yang justru memperlambat pertolongan, maka pendekatannya harus diperbaiki agar hukum menjadi enabler bagi kemanusiaan, bukan palang pintu bagi penyelamatan,” tambahnya.

Sebab itu, partisipasi swasta perlu didukung agar para korban segera mendapatkan rumah layak huni yang permanen. Dengan dana APBN, Pemerintah akan membangun rumah permanen bagi korban bencana di Sumatera. Tapi, pencairan dana APBN tidak secepat dari pihak swasta.

Aceh 1.000, Sumut 1.000, Sumbar 603

Dalam rangkaian koordinasi lintas kementerian dan kepala daerah, kebutuhan dan kesiapan lahan dibahas provinsi per provinsi. Pada rapat daring Selasa (16/12/2025), pembagian rencana pembangunan 2.603 unit mengerucut sebagai berikut.

Pertama, Aceh: 1.000 unit. Pemerintah Aceh menyepakati pembangunan difokuskan pada dua lokasi agar logistik dan eksekusi lebih cepat, sekaligus memudahkan konsolidasi lahan dalam satu hamparan.

Baca juga : Gerindra Berharap Dana Pendidikan Bisa Fleksibel

Rinciannya, Kabupaten Aceh Utara: 722 unit (rumah hilang/hanyut). Lokasi disebut berada di kawasan yang dapat dihimpun dalam hamparan besar (salah satu titik di Aceh Utara disebut siap secara lahan). Kabupaten Aceh Tamiang: 278 unit (berangkat dari 193 unit, lalu diminta ditambah 85 untuk menggenapkan total Aceh menjadi 1.000 unit).

Dengan komposisi tersebut, total Aceh diputuskan 1.000 unit agar gerak awal bisa segera dimulai sambil data kerusakan lain (rusak berat/sedang) terus diverifikasi.

Kedua, Sumatera Utara 1.000 unit. Untuk Sumatera Utara, alokasi juga diarahkan mencapai 1.000 unit. Pada fase awal rapat, beberapa lokasi disebut sudah clear and clean secara teknis dan siap dipercepat dengan catatan legalitas lahan diparalelkan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.