Menteri PKP Siapkan 197 Titik Lahan Huntap Korban Bencana di Sumatera

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatera.

Penegasan tersebut disampaikan Maruarar—akrab disapa Ara—dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sufmi Dasco Ahmad, serta dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, jajaran menteri dan pimpinan lembaga, TNI-Polri, serta anggota DPR RI.

Dalam paparannya, Maruarar menyampaikan seluruh tahapan penyediaan huntap telah disiapkan secara menyeluruh, mulai dari penetapan lokasi yang clear and clean, pendataan by name by address, penyusunan detail engineering design (DED), hingga proses lelang dan pembangunan.

Baca juga : Megawati Minta Kader Gotong Royong Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

“Kami sudah siap. Saat ini sudah masuk tahap paling ujung, yakni pembangunan hunian tetap,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Berdasarkan data per 9 Januari 2026, total rumah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 189.308 unit, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga hanyut.

Pemerintah juga telah menyiapkan lahan relokasi. Di Aceh tersedia 153 titik lahan seluas 473 hektare dengan potensi pembangunan 28.311 unit rumah. Sementara itu, di Sumatera Utara terdapat 16 lokasi seluas 58 hektare, dan di Sumatera Barat 28 lokasi seluas 53 hektare.

Baca juga : Korban Bencana Aceh Mulai Tempati Huntara

Maruarar menegaskan, pembangunan huntap harus memenuhi tiga syarat utama: lokasi aman dari risiko bencana, tidak bermasalah secara hukum, serta dekat dengan pusat aktivitas dan mata pencaharian warga.

Dalam rapat tersebut, mantan anggota DPR RI empat periode ini juga mengusulkan percepatan penganggaran dan pengadaan agar pembangunan huntap dapat dimulai pada Februari 2026, dengan Aceh Tamiang sebagai lokasi awal.

Selain itu, Maruarar menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar penanganan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Baca juga : Pertamina Pastikan SPBU Dan Agen LPG Di Sumatera Pulih

“Kami menunggu data final dari BPS. Seperti disampaikan Pak Dasco, satu data ini menjadi kunci agar tidak ada perbedaan angka dan semua langkah bisa terkoordinasi dengan baik,” tutup Ara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.