Diberlakukan Mulai April, WFH Diputuskan Tiap Hari Jumat

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Pemerintah melakukan efisiensi dengan mengatur sistem kerja pegawai sudah diputuskan. Mulai April, Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya 4 hari kerja di kantor dalam sepekan. Sedangkan tiap hari Jumat, ASN cukup bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Keputusan ini disampaikan langsung Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual dari Korea Selatan, Selasa (31/3/2026). Menurut Airlangga, kebijakan ini menjadi bagian dari langkah besar pemerintah merombak pola kerja birokrasi agar lebih efisien dan adaptif menghadapi tekanan global.

“Di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia harus adaptif dan tangguh. Ini momentum akselerasi menuju pola kerja yang modern dan efisien,” jelas Airlangga.

Selanjutnya, pengaturan teknis WFH akan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri. Tak hanya itu, pemerintah juga memangkas berbagai aktivitas yang dinilai tidak efisien.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu memberi penjelasan kenapa hari Jumat yang dipilih untuk melaksanakan WFH. "Kita pilih Jumat, karena (umumnya) setengah (hari bekerja). Tidak sepenuh seperti Senin sampai Kamis,” ujarnya.

Selain WFH, penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen. Kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik. ASN juga didorong beralih ke transportasi publik.

Baca juga : Harganya Tidak Dinaikkan, BBM Kita Jauh Lebih Murah Dari Negara Tetangga

Efisiensi turut menyasar perjalanan dinas. Untuk perjalanan dalam negeri dipangkas hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri ditekan hingga 70 persen.

Khusus pemerintah daerah, Airlangga mengimbau agar pelaksanaan car free day diperluas, baik dari sisi hari, waktu, maupun ruas jalan, menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing.

Tak hanya ASN, kebijakan WFH juga didorong untuk diterapkan oleh sektor swasta. Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang segera terbit, perusahaan diimbau menerapkan WFH secara fleksibel sekaligus melakukan penghematan energi di lingkungan kerja.

Meski begitu, tidak semua sektor bisa menerapkan skema ini. Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap berjalan normal. Begitu juga sektor strategis seperti industri, energi, pangan, transportasi, logistik, hingga keuangan.

Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar jenjang dasar hingga menengah tetap berlangsung tatap muka lima hari dalam sepekan. Sementara perguruan tinggi akan menyesuaikan kebijakan masing-masing.

“Kebijakan ini mulai berlaku 1 April dan akan dievaluasi setelah dua bulan,” ungkap Airlangga.

Baca juga : Aktivis KontraS Yang Disiram Air Keras Masih Belum Pulih

Pemerintah meyakini, kebijakan ini berdampak signifikan terhadap penghematan anggaran. Dari sisi APBN, penghematan kompensasi BBM diperkirakan mencapai Rp 6,2 triliun. Sementara potensi penghematan konsumsi BBM masyarakat bisa menembus Rp 59 triliun.

Selain itu, pemerintah juga melakukan refocusing anggaran kementerian dan lembaga. Belanja yang dinilai kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial dipangkas dan dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran berada pada kisaran Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun,” sebutnya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan segera menerbitkan aturan untuk sektor swasta. “Saat ini sedang disiapkan surat edaran terkait WFH dan optimasi energi di tempat kerja,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan evaluasi kinerja ASN tetap berjalan melalui sistem digital berbasis e-kinerja. “Penilaian kinerja dilakukan secara terukur melalui sistem yang sudah disiapkan Badan Kepegawaian Negara,” jelasnya.

Dari sisi daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pihaknya akan mengatur teknis pelaksanaan WFH melalui surat edaran kepada kepala daerah.

Baca juga : Mardani Ali Sera: Usulan Bagus, IKN Perlu Dioptimalkan

Kemendagri bahkan menyiapkan sistem pemantauan berbasis geo-location untuk memastikan ASN benar-benar bekerja dari rumah, bukan di luar atau berlibur.

“Penghematan dari kebijakan ini akan dialokasikan kembali untuk mendukung pembangunan daerah,” tegas Tito.

Pemerintah menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan tahan terhadap guncangan global.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.