Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Fakhiri Dorong Depapre Jadi Pusat Perikanan, Libatkan Ondoafi
Rabu, 29 April 2026 17:18 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, melakukan tatap muka dengan ondoafi dan masyarakat di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, untuk memastikan dukungan terhadap rencana pengembangan sektor perikanan di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kampung Waiya, Rabu (29/4/2026), Fakhiri menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil alih hak kepemilikan tanah masyarakat dalam proses pembangunan.
“Pemerintah tidak memiliki hak atas tanah itu, kami hanya membuka akses pembangunan. Tanah tetap menjadi milik masyarakat,” ujarnya.
Fakhiri mengapresiasi sikap terbuka para ondoafi dan masyarakat Depapre yang menerima rencana pembangunan tanpa mengabaikan nilai adat dan sejarah setempat.
Baca juga : Borneo FC Bidik Puncak, Persik Siap Hadang di Kediri
“Kami bersyukur memiliki masyarakat dan ondoafi yang terbuka terhadap pembangunan untuk kemajuan bersama,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Depapre sebagai distrik berbasis perikanan. Sejumlah program disiapkan, antara lain pembangunan dermaga kampung, jembatan menuju laut, kawasan kampung nelayan, hingga rencana pembangunan pabrik pengalengan ikan.
“Depapre akan menjadi pusat perikanan di Papua. Fasilitas pendukung akan kami bangun secara bertahap,” tutur Fakhiri.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada kelompok nelayan, seperti bantuan kapal tangkap dan pendampingan teknis guna meningkatkan hasil produksi.
Baca juga : Sentra Bawang Merah Jawa Timur Panen, Pasokan Nasional Terkendali
“Tidak semua harus menjadi pegawai negeri. Potensi laut kita besar, silakan manfaatkan, dan pemerintah akan membantu pemasaran hasil tangkapan,” jelas Fakhiri.
Ia kembali menegaskan prinsip pemerintah yang tidak melakukan pembelian tanah dalam proyek pembangunan, agar hak masyarakat tetap terjaga.
"Kalau pemerintah membeli tanah, masyarakat bisa kehilangan haknya. Kami hadir melalui program agar manfaatnya kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Fakhiri juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga dan mengawasi jalannya pembangunan, serta memastikan dirinya akan terus turun langsung ke lapangan.
Baca juga : HIPMI Dorong Hilirisasi Sawit Perkuat Pangan Nasional
“Saya akan terus bertemu masyarakat untuk memastikan pembangunan berjalan baik dan memberi manfaat,” tandasnya.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan Depapre berkembang sebagai sentra ekonomi berbasis kelautan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya