Dark/Light Mode

Revit Sekolah Berdampak Ganda: Kualitas Belajar Membaik, Ekonomi Ikut Bergerak

Jumat, 1 Mei 2026 18:56 WIB
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menyampaikan paparan dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026). Dok. Komdigi
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menyampaikan paparan dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026). Dok. Komdigi

RM.id  Rakyat Merdeka - Program revitalisasi sekolah yang dijalankan pemerintah berdampak ganda pada sektor pendidikan dan ekonomi. Di satu sisi, kualitas lingkungan belajar meningkat, di sisi lain aktivitas pembangunan ikut menggerakkan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026).  Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ini bertema Revitalisasi Sekolah: Membangun Sekolah Bermutu dan Pembelajaran Bermakna Untuk Semua. Kegiatan ini diikuti para redaktur media nasional.

Dalam pemaparannya, Gogot mengungkapkan kondisi infrastruktur pendidikan saat ini masih menjadi tantangan besar. Dari sekitar 430 ribu satuan pendidikan, terdapat sekitar 193 ribu sekolah yang memiliki ruang kelas dan fasilitas dalam kondisi rusak.

Kerusakan tersebut merupakan akumulasi dari kurangnya perawatan dalam jangka panjang. Bangunan yang tidak dirawat secara berkala akan mengalami penurunan kondisi dari baik menjadi rusak ringan, kemudian rusak sedang hingga rusak berat.

“Ini bukan terjadi tiba-tiba. Ini akumulasi yang berlangsung lama,” ujar Gogot.

Baca juga : Dirjen Tatang: Revitalisasi Bikin Sekolah Lebih Nyaman, Ekonomi Daerah Ikut Naik

Ia menjelaskan, kerusakan paling banyak terjadi di jenjang Sekolah Dasar (SD) karena jumlahnya paling besar dibanding jenjang lain. Secara kewenangan, pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sebenarnya berada di pemerintah kabupaten dan kota. Namun kemampuan fiskal daerah tidak merata. Ada daerah yang mampu, tapi banyak juga yang tidak kuat menangani skala kerusakan yang besar. 

Karena itu, pemerintah pusat melakukan intervensi melalui Instruksi Presiden untuk mempercepat revitalisasi sekolah. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp16,9 triliun. Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening sekolah. Menurut Gogot, pendekatan ini membuat dana langsung beredar di lingkungan sekitar sekolah.

“Belanja dilakukan di sekitar sekolah. Ini menggerakkan usaha lokal dan menyerap tenaga kerja,” ujarnya.

Ia menyebut, program ini menciptakan efek berganda. Selain memperbaiki fasilitas pendidikan, juga mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Perputaran ekonomi yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar Rp27 triliun.

Pelaksanaan program dilakukan melalui skema swakelola dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan, pemerintah menyiapkan konsultan perencana dan fasilitator teknis yang mendampingi sekolah.

Baca juga : Revitalisasi 38 Sekolah di Tulang Bawang Tuntas, 62 Sekolah Menyusul

Pendekatan ini dinilai lebih efisien karena penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Hasilnya, capaian program meningkat signifikan. Dari target awal sekitar 10 ribu satuan pendidikan pada 2025, realisasi mencapai sekitar 16.600 sekolah. Program revitalisasi mencakup rehabilitasi bangunan rusak serta pembangunan ruang baru, termasuk ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya.

Gogot menambahkan, program ini juga mendukung program prioritas pemerintah lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis dan cek kesehatan bagi siswa.

Untuk 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp14 triliun dengan target sekitar 11 ribu satuan pendidikan.

Selain itu, terdapat fokus tambahan, seperti penyediaan sarana air bersih dan penataan lingkungan sekolah agar lebih nyaman. “Masih banyak sekolah yang belum memiliki akses air bersih. Ini menjadi perhatian,” kata Gogot.

Pemerintah juga memprioritaskan percepatan revitalisasi di daerah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Setelah itu, program akan dilanjutkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Baca juga : Saat Volatilitas Pasar Naik, Emosi Investor Ikut Bergejolak

Sementara itu, Prof Unifah Rosyidi menekankan program revitalisasi sekolah perlu diikuti peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas.

“Ini kabar baik, terutama bagi sekolah lama. Tapi tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas ini benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujar Unifah.

Menurut dia, perbaikan sarana dan prasarana harus menjadi fondasi perubahan proses belajar mengajar. Sekolah yang lebih layak dinilai belum cukup jika tidak diiringi peningkatan kualitas pembelajaran. Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta itu menilai, kualitas pembelajaran sangat berkaitan dengan kesiapan guru di lapangan.

Ia menegaskan, peningkatan kualitas pembelajaran harus berjalan seiring dengan kesejahteraan guru. Kedua hal tersebut dinilai tidak bisa dipisahkan. “Pembelajaran berkualitas dan kesejahteraan guru merupakan satu kesatuan,” ucapnya.

Unifah mengingatkan, keberhasilan program revitalisasi tidak hanya diukur dari pembangunan fisik sekolah. Dampak nyata harus terlihat pada peningkatan kualitas proses belajar dan hasil pendidikan siswa.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.