Kritik Via Film Jadi Bahan Pembelajaran Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah tidak pernah melarang pemutaran maupun nonton bareng (nobar) film dokumenter yang berisi kritikan terhadap kebijakan negara.

DI tengah polemik pembubaran nobar film Pesta Babi di sejumlah daerah, Pemerintah menilai, kritik melalui karya seni bagian dari demokrasi dan dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi aksi pembubaran nobar film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale tersebut mengangkat kritik terhadap proyek Pemerintah di Papua Selatan.

“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi,” tegas Yusril dalam keterangan resminya, Jumat (15/5/2026).

Baca juga : Gerindra Tegas Terhadap Kader Yang Langgar Etik

Dikatakan, Pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Termasuk yang disampaikan melalui karya seni dan film. Kritik melalui film justru menjadi bahan pembelajaran bagi Pemerintah apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” katanya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu juga menilai, pembuat film perlu menjelaskan secara terbuka makna judul yang dipilih agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Menurutnya, keterbukaan tidak hanya dituntut dari Pemerintah, tetapi juga dari para seniman dan pembuat karya.

Baca juga : Wacana Hak Angket Untuk Gubernur, PAN Kalimantan Timur Tak Mau Tergesa-gesa

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film dan produser bersikap terbuka, serta bersedia memberikan penjelasan,” ujarnya.

Soal proyek di Papua Selatan yang menjadi sorotan dalam film tersebut, Yusril menjelaskan pembukaan lahan telah dimulai sejak 2022 pada masa Pemerintahan Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran wilayah di Papua. Program itu kemudian dilanjutkan Pemerintah saat ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Ditegaskan, proyek tersebut bagian dari pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Papua.

Menurut mantan Menteri Sekretaris Negara itu, pembangunan serupa juga dilakukan di wilayah lain di Indonesia sebagai bagian dari pemerataan pembangunan.

Baca juga : Budi: Karpet Merah Buat UMKM Yang Bisa Ekspor

Yusril menegaskan, sudah pasti proyek itu bukan kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukan Pemerintah Belanda yang dahulu menyebut Papua sebagai Nederlands Nieuw Guinea, daerah jajahan pada masa lalu. Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI.

Yusril menambahkan, proyek strategis nasional dibangun melalui kajian yang matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, Pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan guna memperbaiki implementasi kebijakan di lapangan.

“Proyek Strategis Nasional (PSN) dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” pungkasnya. SSL

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Sabtu, 16 Mei 2026 dengan judul "Ditegaskan Menko Yusril Kritik Via Film Jadi Bahan Pembelajaran Pemerintah"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.