Lakukan Efisiensi, Purbaya Pangkas Anggaran MBG

RM.id  Rakyat Merdeka - Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah akhirnya menyasar program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran MBG 2026 yang semula diproyeksikan Rp 335 triliun, dikoreksi menjadi Rp 268 triliun. Meski ada pemotongan, Pemerintah memastikan kualitas MBG tetap dijaga.

Sebagai catatan, komposisi anggaran program MBG untuk 2026 mendapat alokasi Rp 268 triliun dari APBN utama, sedangkan Rp 67 triliun merupakan dana tambahan atau cadangan. Total alokasi ini meningkat signifikan dibanding anggaran MBG 2025 sebesar Rp 71 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penyesuaian dilakukan seiring upaya Pemerintah meningkatkan efisiensi dan memperbaiki pengelolaan program prioritas tersebut. Langkah ini, lanjut Menkeu, merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar dana MBG dimanfaatkan lebih optimal tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan di lapangan.

"Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Purbaya mengatakan, Pemerintah masih menghitung skema terbaik untuk menekan biaya program. Tentunya tanpa mengganggu tujuan utama MBG, yakni memastikan peserta didik memperoleh akses makanan bergizi.

Baca juga : Nilai Tukar Rupiah Makin Melemah, Apa Beda Krismon 98 Dengan Sekarang?

"Yang terakhir Rp 268 triliun, untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut, masih dihitung. Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program. Yang penting itu," ujarnya.

Diketahui, hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp 75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp 335 triliun. Program tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Dari total penerima manfaat, sekitar 48,8 juta merupakan siswa sekolah. Sedangkan penerima non-siswa mencapai 13,2 juta orang. "Ini program bagus, akan kita terus dukung, tapi dengan peningkatan efisiensinya nanti ke depan," ujar Purbaya.

Selain efisiensi, Pemerintah juga sedang memperbaiki tata kelola belanja yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). "Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi, Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara membelanjakan uang," pesan Purbaya.

Pemerintah, kata dia, tetap terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas tersebut.

Baca juga : Pemerintah-DPR Sibuk Jaga Rupiah & IHSG

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan, sebenarnya tidak ada pemangkasan anggaran MBG tahun 2026.

Menurut Dadan, sejak awal kebutuhan anggaran program MBG memang sebesar Rp 268 triliun, bukan Rp 335 triliun.

Sementara Rp 67 triliun merupakan Dana Standby Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang disiapkan sebagai dana cadangan berdasarkan kebijakan Presiden. "APBN BGN 2026 sebesar Rp 268 triliun. Rp 67 triliun adalah dana standby," kata Dadan kepada Rakyat Merdeka, Rabu (20/5/2026).

Keterangan dalam situs BGN juga menjelaskan, angka Rp 335 triliun yang selama ini diketahui publik berasal dari total anggaran ditambah Dana Standby BA BUN sebesar Rp 67 triliun. "Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp 268 triliun," tegasnya.

BGN memaparkan, sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung operasional SPPG di seluruh Indonesia. Dari Rp 249 triliun, sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku, sedangkan 20 persen digunakan untuk operasional seperti listrik, sewa kendaraan, hingga gaji relawan.

Baca juga : Dukung Asta Cita Pemerintah, Pegadaian Wajah Utama Bank Emas Indonesia

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman memastikan pihaknya akan membantu pengawasan program MBG yang dijalankan BGN. "Saya sampaikan KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden," kata Dudung usai bertemu Kepala BGN di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Melalui pengawasan tersebut, Dudung berharap tidak ada oknum yang memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi. "Yang jual-jual titip atau memanipulasi keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus," tegasnya.

Dudung juga mengaku sempat berdiskusi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait perbaikan tata kelola di BGN sebelum bertemu Dadan Hindayana. "Bagaimana perbaikan-perbaikan masalah di BGN, didatangkan pakar-pakar gizi, pakar-pakar yang betul-betul menguasai masalah dapur. Mudah-mudahan ini akan semakin membaik. Karena ini program prioritas Presiden yang sangat bermanfaat bagi anak-anak," tandas Dudung.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.