Nilai Tukar Rupiah Makin Melemah, Apa Beda Krismon 98 Dengan Sekarang?

RM.id  Rakyat Merdeka - Nilai tukar rupiah makin melemah. Per dolar Amerika Serikat (AS) sudah di kisaran Rp 17.700. Meski begitu, pemerintah memastikan Indonesia tidak akan jatuh ke krisis moneter (krismon) seperti 1998. Lalu, apa bedanya kondisi saat ini dengan krisis ’98?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kondisi ekonomi saat ini tidak bisa disamakan dengan krisis 1998. Menurutnya, konteks ekonomi nasional maupun stabilitas sosial-politik sekarang jauh berbeda dibanding masa krismon.

“Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda. Tahun 1998 itu kebijakannya salah dan instabilitas sosial-politik terjadi setelah setahun kita resesi,” kata Purbaya, Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan, salah satu perbedaan paling mencolok terlihat dari kondisi inflasi. Pada puncak krisis 1998, Indonesia mengalami lonjakan harga hingga lebih dari 77 persen. Sementara saat ini, inflasi Indonesia pada April 2026 tercatat hanya 2,41 persen dan masih berada dalam target pemerintah.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi juga berbeda jauh. Pada 1998, ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 13 persen. Kini, pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia justru tumbuh 5,61 persen.

Kondisi perbankan pun dinilai jauh lebih sehat. Pada 1998, banyak bank kehilangan modal dan kredit macet menembus sekitar 30 persen. Saat ini, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan mencapai 25,83 persen, sementara rasio kredit bermasalah berada di level 2,17 persen.

Baca juga : Pemerintah-DPR Sibuk Jaga Rupiah & IHSG

Cadangan devisa Indonesia juga melonjak jauh dibanding era krismon. Pada 1998, Indonesia hanya memiliki sekitar 17,4 miliar dolar AS. Kini, cadangan devisa per April 2026 mencapai 146 miliar dolar AS. “Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, tidak usah khawatir,” ujar Purbaya.

Senada, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis rupiah akan kembali kuat. “Yakin stabil,” ujar Perry usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden, Senin (19/5/2026).

Menurut Perry, BI masih meyakini rupiah sepanjang 2026 akan bergerak di kisaran Rp 16.200 hingga Rp 16.800 per dolar AS. Ia juga memperkirakan rupiah mulai menguat pada pertengahan tahun.

“Pengalaman kami, kalau April, Mei, Juni memang tinggi. Nanti Juli dan Agustus akan menguat. Sehingga sepanjang tahun kami masih meyakini nilai tukar akan berada di kisaran Rp 16.200 sampai Rp 16.800,” jelas Perry.

Ia menegaskan fokus utama BI bukan mempertahankan level tertentu, melainkan menjaga stabilitas pergerakan rupiah. “Kata kuncinya adalah stabilitas nilai tukar rupiah, bukan tingkat nilai tukar rupiah. Kita bicara stabilitas, bukan level,” tegasnya.

Meski kondisi saat ini berbeda dengan krismon 1998, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menyarakan, pemerintah tetap perlu segera mencari solusi atas pelemahan rupiah.

Baca juga : Dimulai Bulan Depan, Jokowi Start Blusukan Dari NTT

Menurut Didik, krismon bukan semata persoalan teknis ekonomi, melainkan juga menyangkut kepercayaan pasar.  “Kita perlu mencari tahu sebab-sebab mengapa pasar tidak lagi berpihak kepada kita sehingga nilai tukar terus menurun. Ini masalah ekonomi politik, tidak sekadar teknis ekonomi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Rakyat Merdeka, Selasa (19/5/2026).

Didik mengingatkan, Indonesia pernah memiliki pengalaman menghadapi situasi serupa. Ia mencontohkan, bagaimana Presiden ketiga RI B. J. Habibie mampu memulihkan rupiah dalam waktu relatif singkat setelah menggantikan Soeharto pada 1998.

“Pengalaman Presiden Habibie yang mampu menurunkan nilai tukar rupiah dari Rp 16.800 per dolar menjadi Rp 6.500 per dolar dalam waktu singkat bisa dijadikan acuan untuk membuat kebijakan yang komprehensif,” katanya.

Menurut Didik, faktor utama yang membuat rupiah kembali menguat kala itu adalah pulihnya kepercayaan publik dan pasar terhadap pemerintah. “Sangat mudah dipahami bahwa krisis 1998 pada dasarnya adalah krisis kepercayaan sekaligus krisis institusi, bukan hanya krisis fundamental dari aspek teknis ekonomi,” ujarnya.

Selain reformasi politik, pemerintah saat itu juga membenahi sektor ekonomi dan perbankan. Restrukturisasi bank dilakukan besar-besaran, termasuk pembentukan BPPN dan merger bank-bank negara.

Meski demikian, Didik mengingatkan, pelemahan rupiah saat ini tetap perlu diwaspadai. Ia menilai tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi faktor kepercayaan investor terhadap iklim investasi dan arah kebijakan ekonomi nasional.

Baca juga : Rupiah & IHSG Rontok, Purbaya Menepis Kekhawatiran

Karena itu, ia meminta, pemerintah menghindari sinyal negatif yang dapat memperburuk persepsi pasar. Sebaliknya, reformasi birokrasi dan perbaikan institusi harus dipercepat agar kepercayaan investor kembali tumbuh.

“Saya yakin, dalam berbagai sudut pandang, masalah nilai tukar saat ini dan meningkatnya arus modal keluar adalah masalah kepercayaan (trust),” katanya.

Didik juga menilai rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan deregulasi birokrasi merupakan langkah tepat untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Menurutnya, reformasi birokrasi dapat membuat ekonomi nasional lebih tahan banting.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.