Pantau Saudi, Pemerintah Terus Monitor Penyelenggaraan Ibadah Haji

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) terus memantau perkembangan kebijakan Arab Saudi, terkait penyelenggaraan haji tahun ini.

Terkait hal itu, Menteri Agama Fachrul Razi telah menyiapkan dua skema penyelenggaraan haji, apakah tetap dijalankan atau dibatalkan.

“Kemenag terus mengikuti dan memantau perkembangan kebijakan pemerintah Arab Saudi, terkait penyelenggaraan haji. Termasuk, perkembangan pembatasan ibadah yg dilakukan Saudi di dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Kami juga menyiapkan mitigasi, seandainya pelaksanaan ibadah haji dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi,” ujar Fachrul di Jakarta, Jumat (27/3).

Sampai saat ini, persiapan layanan di Arab Saudi yang terkait pengadaan layanan akomodasi, transportasi darat dan katering terus berjalan. Namun, sesuai surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, pembayaran uang muka belum dilakukan. Demikian pula untuk penerbangan.

Baca juga : Cegah Perluasan Covid-19, Pemerintah Disarankan Batasi Migrasi Warga

Di dalam negeri, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) juga masih berproses. Sampai hari ini, total jamaah yang telah melunasi biaya ibadah haji berjumlah 83.337 orang.

Untuk tahap awal, pelunasan ini akan berlangsung hingga 30 April 2020.

“Jika ternyata haji tahun ini dibatalkan, maka dana yang disetorkan saat pelunasan, dapat dikembalikan lagi ke jamaah,” kata Fachrul.

Mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, Kemenag sementara menunda pelaksanaan bimbingan manasik haji secara konvensional, yang melibatkan kerumunan massa.

Baca juga : Bantu Dunia Usaha, Pemerintah Bakal Terbitkan Recovery Bonds

Saat ini, Kemenag tengah memfinalkan beberapa skenario pelaksanaan manasik, antara lain berupa distribusi buku manasik ke jamaah agar bisa dijadikan bahan bacaan, memanfaatkan media televisi dan radio untuk proses pembelajaran, menggunakan sarana pembelajaran daring, serta edukasi dan sosialisasi melalui media sosial.

“Skema ini sedang difinalkan. Semoga bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini,” jelas Fachrul.

Skema pembekalan petugas haji yang melibatkan kerumunan, juga ditiadakan dan diganti dengan pembekalan daring.

Dalam kesempatan tersebut, Fachrul juga mengatakan, sebagai bentuk kepedulian atas situasi darurat nasional ini, Kementerian Agama telah menawarkan penggunaan asrama haji di sejumlah kota besar, sebagai tempat isolasi orang atau pasien dalam pengawasan Covid-19.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Persediaan Bahan Pokok Aman

Pelaksanaannya dilakukan atas koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemda, dan pihak terkait lainnya.

“Aksi ini dimulai dari peminjaman Gedung Utama Asrama Haji Pondok Gede, yang mulai awal minggu ini sudah digunakan RS Haji sebagai ruang perawatan pasien dengan status PDP Covid-19,” tutur Fachrul.

Selain itu, Fachrul juga telah membentuk Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, dan sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp311M, plus dana peduli ASN Kemenag yang pengumpulannya terus berjalan.

"Para calon jemaah haji dimohon agar selalu mengikuti setiap tahapan haji, sambil terus sabar memantau perkembangan di Saudi. Apa pun keputusan Kerajaan Saudi dan pemerintah Indonesia, itu pasti dilakukan bagi kemaslahatan orang banyak. Khususnya, para calon jemaah haji,” pungkas Fachrul. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.