Pertamax Turun, Kapan?

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga Pertalite dan Solar tidak naik meski tekanan global masih membayangi pasar energi. Kalau Pertamax, kapan turun Pak? 

Bahlil menegaskan, pemerintah memutuskan mempertahankan harga BBM subsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan kelompok masyarakat kecil tetap terlindungi dari dampak gejolak harga energi dunia. 

"Arahan Bapak Presiden, kita tidak akan naikkan harga BBM subsidi," tegas Bahlil di Jakarta, Kamis (25/6/2026). 

Untuk BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Bahlil menyebut, harga mengikuti mekanisme pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). 

Baca juga : Haaland Vs Mbappe, Siapa Paling Gacor?

Karena itu, peluang penurunan harga Pertamax tetap terbuka jika harga minyak dunia terus mengalami koreksi. 

"Kalau harga minyak dunia turun, tentu akan kami evaluasi," kata Ketua Umum Partai Golkar itu. 

Menurut Bahlil, Pemerintah pada dasarnya tidak menginginkan kenaikan harga BBM, termasuk BBM nonsubsidi. Namun, ketergan tungan Indonesia terhadap impor minyak membuat harga BBM nonsubsidi sulit dipisahkan dari dinamika pasar global.

Ketika harga minyak dunia melonjak, harga BBM nonsubsidi ikut terdorong naik. Jika seluruh kenaikan biaya tersebut ditanggung melalui subsidi, beban fiskal negara akan semakin berat. 

Baca juga : Korban Bergelimpangan, Bangunan Hancur Lebur

"Ya maunya saya juga tidak boleh naik. Itu kan maunya kita. Tapi barang ini kita beli impor dari luar. Kalau kita mau bebankan ini kita tanggung lagi subsidi, fiskal kita bagaimana?" tegasnya. 

Bahlil menjelaskan, pemerintah membedakan perlakuan antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Pertalite dan Solar tetap dijaga untuk masyarakat yang membutuhkan, sedangkan Pertamax mengikuti harga keekonomian. 

Bahlil juga mengingatkan masyarakat yang tergolong mampu agar tidak menggunakan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok rentan. "Saudara-saudara saya yang mampu, apa kita tidak malu? Hidup kita sudah punya mobil mewah, rumah mewah, minyak masih mau ditanggung oleh negara?" tegasnya. 

Mantan Ketua Umum HIPMI ini tak menampik, mempertahankan harga Pertalite di level Rp 10.000 per liter memang membutuhkan anggaran besar. Namun, dia memastikan kemampuan fiskal negara masih cukup kuat menopang subsidi energi. 

Baca juga : Di Sidang Perdana, Mantan Ketua Ombudsman Didakwa Terima Suap 4,8 M

Dalam APBN 2026, Pemerintah mengalokasikan subsidi BBM sekitar Rp 200 triliun dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) berada pada level 70 dolar AS per barel. Menurutnya, ketika harga minyak naik, penerimaan negara dari sektor energi juga ikut meningkat. 

"Kalau ICP-nya naik menjadi 100 dolar AS per barel, pendapatan kita 17,6 miliar dolar AS. Kalau ICP di 90 dolar AS, itu pendapatan negara 14,3 miliar dolar AS," ungkapnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.