MBG Dihemat Besar-besaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan efisiensi besar-besaran agar anggaran tidak mubazir dan tepat sasaran.

Kepastian itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah bertemu dengan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Purbaya memastikan, Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG. Menurutnya, pembenahan terus dilakukan agar program berjalan dengan tata kelola yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat, serta penggunaan anggaran yang semakin efisien.

Pembenahan dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari perencanaan, penggunaan anggaran, pengawasan di daerah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan program. Bahkan, Kementerian Keuangan siap menerjunkan aparatnya ke daerah untuk mengawasi dapur-dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kepala BGN sudah ke sini. Dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Purbaya, tantangan terbesar yang dihadapi BGN saat ini adalah pengawasan penggunaan anggaran di daerah. Karena itu, Kementerian Keuangan siap membantu melalui jaringan kantor vertikalnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca juga : Jokowi Mulai Blusukan Hari Ini

“Kalau begitu ya sudah, yang mengawasi daerah-daerah biar saja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah monitor SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol anggaran,” katanya.

Kerja sama tersebut, lanjut Purbaya, telah disepakati bersama BGN. Bahkan, apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan SPPG, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas.

“Mereka juga setuju kalau tidak benar boleh tutup saja. Jadi kerja sama dengan BGN sudah semakin baik,” ujar mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Purbaya menegaskan, efisiensi anggaran tidak berarti menurunkan kualitas makanan yang diterima masyarakat. Sebaliknya, pembenahan difokuskan pada tata kelola, efektivitas belanja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk penambahan tenaga ahli gizi dan tenaga keuangan.

Meski tidak menyebut nominal pasti, Purbaya tidak menampik efisiensi anggaran bisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. “Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Tapi yang penting programnya jalan. Ada efisiensi yang lebih bagus,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan akan memanfaatkan jaringan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), hingga Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Baca juga : IHSG Dan Rupiah Masih Naik Turun

Seluruh perangkat tersebut akan dilibatkan untuk membantu pemeriksaan kondisi dapur MBG, mengawasi pertanggungjawaban keuangan, sekaligus meningkatkan kapasitas kepala SPPG di daerah.

Sementara itu, BGN menyatakan, kerja sama dengan Kementerian Keuangan merupakan bagian dari komitmen memperkuat tata kelola program MBG agar semakin transparan dan tepat sasaran.

“Melalui sinergi erat bersama Kementerian Keuangan, BGN berkomitmen penuh untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi kemajuan masyarakat Indonesia,” tulis BGN melalui akun Instagram resminya.

Menurut BGN, salah satu fokus pembahasan adalah penataan ulang anggaran agar penggunaan dana menjadi lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, pelaksanaan program akan dipantau secara berkala setiap dua bulan untuk memastikan seluruh rekomendasi perbaikan benar-benar dijalankan.

Langkah Kementerian Keuangan tersebut sejalan dengan masukan yang sebelumnya disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengingatkan, pelaksanaan MBG masih menyimpan sejumlah persoalan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, berbagai masalah tersebut seharusnya dapat diminimalkan apabila perencanaan dilakukan lebih matang sejak awal.

Baca juga : Pertamax Turun, Kapan?

“Masalah kita adalah ide-ide besar presiden tidak kita siapkan perencanaannya yang matang. Itu salah kita semua,” kata Luhut saat membuka Seminar Rule of Law and Economic Growth di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Luhut mengungkapkan, hasil pertemuannya dengan jajaran BGN menunjukkan masih ditemukan berbagai persoalan di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan MBG di wilayah 3T, meski anggaran program telah dikucurkan.

“Karena ini sudah kejadian, nggak bisa dipotong begitu aja. Jadi kita harus selalu berpikir cari solusi yang terbaik untuk republik,” ujarnya.

Meski mengakui masih banyak pekerjaan rumah, Luhut optimistis pelaksanaan MBG akan semakin baik dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang. Menurutnya, Pemerintah kini tengah melakukan berbagai pembenahan, mulai dari efisiensi anggaran, penyempurnaan tata kelola, hingga peningkatan kualitas pelaksanaan di lapangan.

Sejalan dengan evaluasi yang dilakukan Kementerian Keuangan dan DEN, Pemerintah memastikan pembenahan MBG akan dilakukan secara menyeluruh. Prioritas pelaksanaan ke depan diarahkan kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta wilayah 3T.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, pembenahan tidak hanya menyangkut efisiensi anggaran, tetapi juga peningkatan kualitas gizi, higienitas makanan, serta tata kelola pelaksanaan program di lapangan. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah memberikan mandat kepada pimpinan baru BGN untuk melakukan penataan secara menyeluruh.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.