Pemerintah Kebut Operasional Kopdes, Jadi Pusat Layanan Dan Penampung Hasil Desa

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mempercepat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar segera berfungsi sebagai infrastruktur pelayanan pemerintah di tingkat desa sekaligus menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Rakortas memfokuskan pembahasan pada percepatan pembangunan gerai, penyiapan sumber daya manusia (SDM), penyempurnaan tata kelola, serta penyelesaian regulasi agar KDKMP dapat segera beroperasi sesuai arahan Presiden.

Baca juga : Zulhas: Kopdes Jadi Penyalur Bansos Dan Barang Subsidi

Hingga 19 Juli 2026, pembentukan KDKMP terus menunjukkan perkembangan. Sebanyak 83.381 koperasi telah berbadan hukum, 80.977 koperasi memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), dan 60.786 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Di sisi infrastruktur, pemerintah mencatat 16.868 gerai telah selesai dibangun, 18.521 gerai masih dalam tahap pembangunan, sedangkan 35.860 lokasi telah siap dan terverifikasi untuk mendukung operasional koperasi.

Pemerintah juga mempercepat penyiapan 35.476 personel yang terdiri atas 30.000 manajer KDKMP dan 5.476 tenaga pendukung agar koperasi dapat dikelola secara profesional sejak mulai beroperasi.

Baca juga : Pengamat Dukung Kritik Ke Presiden, Tapi Bukan Penghinaan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai koperasi, tetapi juga menjadi simpul layanan pemerintah di desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta menyerap hasil produksi petani dan pelaku usaha desa dengan harga yang lebih menguntungkan.

"Selain menjadi offtaker komoditas pertanian, KDKMP juga akan menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat, mulai dari toko sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, pergudangan dan cold storage, layanan perbankan, penyaluran pupuk bersubsidi, LPG, hingga penyaluran berbagai program bantuan pemerintah," kata Zulkifli Hasan. 

Dalam Rakortas tersebut, pemerintah juga menyepakati percepatan penyelesaian regulasi operasional, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN. Selain itu, disiapkan pula strategi komunikasi publik agar implementasi program berjalan efektif dan dapat dipahami masyarakat.

Baca juga : Keamanan Di Sekolah Perlu Lebih Diperketat

Melalui percepatan operasional KDKMP, pemerintah menargetkan koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat, sekaligus menghadirkan layanan pemerintah yang lebih dekat, cepat, dan tepat sasaran bagi warga desa.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.