BPK: Tata Kelola Berbasis ESG dan Government 5.0, Fondasi Indonesia Emas 2045

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menegaskan penguatan tata kelola berbasis environmental, social, and governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0 menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pemeriksaan laporan keuangan pun dinilai tidak sekadar menghasilkan opini, tetapi juga mendorong tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Anggota IV BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Oleh karena itu, pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola keuangan negara dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan," ujar Nyoman dalam acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Menurut Nyoman, tata kelola tersebut tercermin dalam penerapan prinsip ESG. Seluruh sumber daya kementerian dan lembaga, mulai dari keuangan negara, sumber daya manusia, aset, kebijakan, hingga sumber daya lainnya harus mampu memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.

Baca juga : 2 Kali Berturut-turut Kemenhut Raih WTP, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Ia menekankan, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta terjaminnya masa depan generasi mendatang harus menjadi prioritas tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang akuntabel.

Selain itu, Nyoman menggarisbawahi pentingnya transformasi menuju Government 5.0, yakni model pemerintahan yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), analisis data, serta kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan.

"Kedua model tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan," katanya.

Namun, BPK mencatat sedikitnya enam tantangan dalam mewujudkan Government 5.0, yakni belum meratanya tingkat kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, rendahnya integritas tata kelola, kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, serta tantangan keamanan siber dan kolaborasi antarlembaga.

Menurut Nyoman, Government 5.0 menuntut pendekatan whole-of-government. Karena itu, kunci menuju Indonesia Emas 2045 adalah mengombinasikan transformasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui ESG.

Baca juga : Forum Pemerhati PMI Dorong Perbaikan Tata Kelola Penempatan ke Timur Tengah

Pada kesempatan tersebut, Nyoman juga memberikan apresiasi kepada empat kementerian/lembaga yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir.

"Sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin efisien, efektif, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dalam hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah persoalan yang dikelompokkan ke dalam tiga isu strategis. Pertama, kelemahan pengendalian dalam pengelolaan pendapatan, kas, belanja, hibah, perjalanan dinas, tunjangan, hingga proses pembayaran.

Kedua, kelemahan dalam penatausahaan aset, antara lain pencatatan yang belum akurat, status hukum aset yang belum jelas, aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta aset yang sudah tidak digunakan namun masih tercatat dalam administrasi.

Ketiga, ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak, pengelolaan hibah, pembayaran pekerjaan, maupun administrasi penerimaan negara.

Baca juga : Pancasila Dalam Urgensi Karakter Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Hubungan Antar Lembaga

Atas berbagai temuan tersebut, BPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis agar tidak hanya menyelesaikan temuan pada masing-masing entitas, tetapi juga menjadi momentum perbaikan sistemik, memperkuat pengendalian intern, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta membangun kepatuhan yang berkelanjutan.

Nyoman juga menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja sama kementerian dan lembaga selama proses pemeriksaan. Ia berharap, sinergi antara BPK dengan seluruh kementerian dan lembaga terus diperkuat.

"Dengan semangat kolaborasi tersebut, hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen untuk mempertahankan opini yang baik, tetapi juga menjadi pendorong terwujudnya good governance, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tandasnya.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding.

Pada kesempatan itu juga diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 kepada Kementerian PKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Karantina Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.