MBG Jadi Senjata Tekan Stunting Dan Kemiskinan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) memaksimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu kinerja daerah. Selain menekan stunting dan kemiskinan, program itu dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, kepala daerah memiliki sejumlah indikator kinerja yang harus dicapai. Antara lain, menurunkan angka stunting dan kemiskinan. Termasuk kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Nah, dengan adanya Program MBG, kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), didukung APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujar Tito dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu meminta kepala daerah tidak memandang MBG sebagai program biasa. Pelaksanaan yang optimal dapat memberikan dampak lebih luas. Termasuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah.

Baca juga : Kawal Kebijakan Ekonomi Prabowo, PKB Bentuk Satgas Prabowonomics

Kebutuhan bahan pangan untuk MBG, lanjut Tito, dapat mendorong aktivitas produksi di daerah. Rantai pasok program tersebut dapat melibatkan produsen pangan, petani, nelayan, hingga peternak sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi.

Perputaran kebutuhan pangan tersebut dapat membantu daerah menjaga stabilitas harga. Penyerapan komoditas oleh pelaksana MBG dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu mengendalikan inflasi. Terutama ketika terjadi penurunan harga pada komoditas tertentu.

“Di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. Beli ikan, misalnya. Beli telur ketika harga telurnya turun. Jadi memang banyak sekali manfaatnya bagi pemerintah daerah. Kita harus dukung,” ungkap Tito.

Dengan berbagai manfaat tersebut, mantan Kapolri itu mengajak Pemda memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan MBG. Keterlibatan pemerintah daerah juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Baca juga : Anton Sukartono Kembali Pimpin Demokrat Jabar?

Penguatan koordinasi pusat dan daerah, lanjut Tito, turut dilakukan melalui kerja sama Kemendagri dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat ketepatan sasaran penerima MBG melalui pemanfaatan data kependudukan. Dengan dukungan data tersebut, Pemerintah tidak hanya dapat mengetahui jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan identitas penerima program.

Dengan adanya kerja sama Dukcapil, pihaknya sangat berharap ini akan memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN.

Baca juga : Berenang 160 KM Seberangi Baltik Dari Swedia Ke Polandia

“Tidak hanya kuantitatif, yakni jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tetapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan,” tandasnya. SSL

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Sabtu, 15 Agustus 2026 dengan judul "Bantu Kinerja Kepala Daerah MBG Jadi Senjata Tekan Stunting Dan Kemiskinan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.