Backlog Rumah Di Era Prabowo Turun 350 Ribu

 Sebelumnya 
Selain itu, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan melalui pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, yang telah mencapai 101.201 unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, perbaikan akses kepemilikan rumah turut didorong kebijakan baru terkait sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang berlaku sejak 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut membatasi pencatatan kredit macet di bawah Rp1 juta, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah mengakses rumah subsidi.

“Hasilnya setelah pemberlakuan SLIK itu sudah naik 40 ribu unit,” kata Ara-sapaan Maruarar Sirait.

Baca juga : Bangun Desa Untuk Pemerataan Ekonomi

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah mempercepat Program 3 Juta Rumah, sekaligus menghilangkan berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh hunian.

Ara mengapresiasi BPS yang menerbitkan Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026. Menurutnya, data tersebut penting untuk memberikan gambaran terukur mengenai perkembangan sektor perumahan sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan.

“BPS ini wasit dari kinerja kita. Harus adil dan punya indikator yang terukur. Saya percaya BPS punya metodologi yang benar dan integritas yang benar. Pesan saya kepada BPS, teruslah sampaikan yang benar, bukan yang enak didengar,” katanya.

Ara menegaskan, capaian sektor perumahan bukan hasil kerja satu kementerian. Dia menilai, diperlukan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perbankan, pengembang, sektor swasta dan masyarakat.

Baca juga : Pidato Prabowo Bangun Kepercayaan Diri Nasional

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, ketersediaan data perumahan yang menjangkau seluruh daerah penting untuk menentukan wilayah yang membutuhkan dorongan lebih besar dalam penyediaan hunian.

“Dengan adanya data ini, kita bisa melihat daerah mana yang perlu di-push. Saya senang karena sekarang ada angka yang terukur. Backlog kepemilikan berkurang, backlog kelayakhunian juga berkurang,” kata Tito.

Tito menegaskan, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Termasuk masalah perumahan.

Kementerian Dalam Negeri mendukung langkah Kementerian PKP dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah, terutama terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). KPJ

Baca juga : Peringati Hari Damai Aceh, Mualem Ajak Masyarakat Merawat Perdamaian

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Minggu, 16 Agustus 2026 dengan judul "Kabar Baik Sektor Perumahan Backlog Rumah Di Era Prabowo Turun 350 Ribu"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.