Larang Perusahaan PHK, Jokowi Bagi-bagi Bansos Rp 600 Ribu Perbulan

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh seluruh pengusaha untuk tidak mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Meskipun, Presiden mengakui kondisi saat ini tidak mudah.

Kendati demikian, Jokowi tetap berharap pengusaha dapat mempertahankan para pekerjanya dan menghadapi masa-masa sulit saat ini secara bersama-sama.

"Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Kita harus hadapi bersama-sama. Saya ajak pengusaha berusaha keras mempertahankan para pekerjanya," kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers melalui video konferensi dari Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/4).

Baca juga : Jakarta Terapkan PSBB, Atlet Badminton Lebih Aman Tetap di Pelatnas Cipayung

Jika merujuk data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 7 April 2020, dampak pandemi Covid-19, untuk sektor formal sudah 39.977 perusahaan yang merumahkan pegawainya.

Sementara jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja yang dirumahkan atau di-PHK tercatat sebanyak 1.010.579 orang. Tingginya angka masyarakat yang berpotensi kehilangan penghasilan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program bantuan sosial selama masa penanganan Covid-19.

Mulai dari program padat karya tunai yang tersebar di sejumlah kementerian-kementerian, dengan total anggaran Rp 16,9 triliun.

Baca juga : Jokowi Janjikan Pangan Murah

Jokowi menyebutkan, di Kementerian Desa, ada sekitar 59 ribu tenaga kerja yang akan direkrut untuk program padat karya desa. Alokasi tenaga kerja cukup besar terdapat di Kementerian PUPR. "Targetnya 530 ribu tenaga kerja dengan total nilai Rp 10,2 triliun," sebutnya.

Selain itu, program padat karya tunai ini juga tersebar di kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikana, Kementerian Perhubungan hingga Polri. Khusus program yang dikoordinir Polri, dinamakan program keselamatan.

Program ini mirip Pra-Kerja, kombinasi antara bantuan sosial dengan pelatihan. "Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, supir bus atau truk dan kernet akan diberikan insentif Rp 600 ribu perbulan selama selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp 360 miliar," ungkap Jokowi.

Baca juga : Tangkal Corona, MPBI Bagikan 20 Ribu Hand Sanitizer

Bantuan sosial tunai Rp 600 ribu perbulan yang juga akan disalurkan selama 3 bulan ini juga menyasar masyarakat Jabodetabek. Masing-masing, sebanyak 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) di DKI Jakarta. Dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 2,2 triliun.

Sementara untuk Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menyasar 1,6 juta jiwa atau 576 KK. Nilai bantuan sosial tunai perbulannya sama, yakni Rp 600 ribu selama 3 bulan. Total anggaran yang dialokasi sebesar Rp 1 triliun.

Untuk masyarakat di luar Jabodetabek, penerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16,2 triliun. Nilai perbulan yang didapatkan juga setara dengan warga Jabodetabek, selama 3 bulan. "Akan diberikan bantuan sosial kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH dan sembako," tandas Jokowi. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.