Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai Januari 2027

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan Pemerintah melanjutkan sejumlah program prioritas pendidikan yang telah berjalan sejak 2025. Salah satunya, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru.

Pemerintah juga menyiapkan perubahan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027.

"Sudah kita terima informasinya, sudah ada anggarannya untuk peningkatan kesejahteraan melalui perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Insya Allah dimulai pada Januari 2027," kata Abdul Mu'ti di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Selain itu, Pemerintah akan mengangkat guru berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk ditempatkan di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Abdul Mu'ti menjelaskan, terdapat empat program utama yang akan terus diperkuat.

Baca juga : Hadiah OSN Dinilai Masih Kecil, Mendikdasmen Cari Tambahan Anggara

Yakni, revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pendidikan, peningkatan kualitas, kompetensi dan kesejahteraan guru, serta penguatan karakter peserta didik.

Untuk digitalisasi pendidikan, Pemerintah akan memberikan tambahan perangkat sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Program ini ditargetkan menjangkau seluruh sekolah, termasuk yang belum memiliki akses listrik.

"Kalau program digitalisasi memang targetnya semua sekolah, baik yang sudah ada listrik maupun yang belum ada listrik. Yang belum ada listrik sebenarnya kita sedang usahakan supaya ada jaringan listrik. Tetapi semuanya berproses," ujarnya.

Sementara itu, untuk program revitalisasi, Pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada 2026. Pembangunan dan perbaikan dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah dengan kendala geografis, serta sekolah yang mengalami kerusakan berat.

Baca juga : Mendikdasmen: Daerah yang Tidak Aman Tak Dianjurkan Tatap Muka di Sekolah

Menurut Abdul Mu'ti, pelaksanaan revitalisasi melalui mekanisme swakelola memberikan sejumlah dampak positif. Selain dinilai lebih efisien dari sisi biaya, pengerjaan yang melibatkan sekolah juga dapat meningkatkan kualitas pembangunan.

Mekanisme tersebut sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat, sedangkan kebutuhan material pembangunan diupayakan dibeli dari daerah masing-masing.

"Yang bekerja masyarakat setempat. Material untuk pembangunan juga dibelanjakan dari daerah setempat sehingga ikut menggerakkan ekonomi," katanya.

Abdul Mu'ti menambahkan, sejumlah sekolah juga mendapatkan dukungan swadaya dari masyarakat. Menurutnya, anggaran Pemerintah dapat menjadi dana stimulan yang mendorong masyarakat ikut berkontribusi, khususnya dalam membantu sekolah swasta.

Baca juga : Kemendikdasmen Komit Terus Beri Apresiasi Talenta Berprestasi Indonesia

Dia menegaskan, program revitalisasi tidak hanya menyasar sekolah negeri. Sekolah swasta juga menjadi bagian penting karena turut berkontribusi dalam menyukseskan program pendidikan Pemerintah.

Karena itu, Abdul Mu'ti meminta dukungan masyarakat dan media untuk mengawal pelaksanaan revitalisasi agar berjalan sesuai prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik.

"Kami mohon dukungan dari masyarakat dan juga teman-teman media untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang benar, dipastikan tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan," tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.